Pesantren Dipinggirkan Dedi Mulyadi, Para Kyai dan Santri se-Jabar Siap Melawan

INILAHKORAN, Soreang- Gelombang kritik terhadap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, semakin kencang bertiup dari kalangan pesantren terutama para kyai dan santri.

Dalam Musyawarah Besar Pondok pesantren  se-Jawa Barat di Ponpes Sirnamiskin, Kota Bandung, dan diinisiasi oleh Jaringan kyai santri Nasional (JKSN) Jawa Barat, Ketua JKSN Jabar, Dr. H. Saepuloh, M.Pd, mereka tampil menyuarakan kegelisahan dan ketegasan sikap komunitas pesantren yang dianak tirikan Dedi Mulyadi.

"Cukup sudah pesantren dipinggirkan. Saatnya kami bersuara," kata Saepuloh, di Bandung, Minggu 15 Juni 2025.

Saepuloh mempertanyakan nurani pemerintah yang saat ini mendiskreditkan keberadaan pesantren di Jawa Barat. Padahal selama ini pondok pesantren dan sekolah swasta menjadi tulang punggung pendidikan alternatif, terutama di wilayah yang belum tersentuh APBD. 

“Mereka (pesantren) melayani rakyat kecil, membangun karakter, dan bahkan dahulu ikut menumpahkan darah memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Jika tidak ada pondok pesantren dan sekolah swasta, apakah sekolah negeri mampu menampung seluruh warga Jawa Barat, tentu tidak kan," ujarnya.

Namun sayangnya, dibawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi, pesantren  justru pesantren merasa tersingkir. Dana hibah dipangkas tanpa ada kejelasan. Bahkan tak hanya itu saja, keadaan ini juga barengi dengan narasi-narasi publik yang menyudutkan pesantren.

"Pembangunan hanya menyapa mereka yang punya relasi kuasa, bukan yang mengabdi di garis depan masyarakat kecil,” katanya.

Saepuloh melanjutkan, ia dan kalangan pesantren di Jawa Barat menyadari bukan sebagai arus utama. Namun yang harus diingat oleh pemerintah adalah ketika sekolah negeri belum menjangkau pelosok, pesantren sudah lebih dulu hadir.

Saat dalam forum Mubes kemarin, Saepuloh mengajak para kyai untuk tidak takut bersuara. Meski yang dihadapi adalah kekuatan besar sekalipun.

 “Marilah kita bersuara, meskipun seperti menerjang gelombang besar. Biarlah kita menjadi karang-karang kecil yang memecah ombak itu agar tidak merusak dan meluluhlantakkan pesisir nilai dan peradaban,” katanya.

Tak hanya itu, Saepuloh secara terbuka menyampaikan harapan moral kepada Gubernur Jawa Barat.

 “Semoga Gubernur Dedi Mulyadi kembali ke arah yang benar, dan berhenti memproduksi stigma terhadap pesantren," ujarnya.

Mubes kemarin ini, kata Saepuloh,  menjadi simbol perlawanan tenang namun tegas. Diprakarsai oleh JKSN Jawa Barat, forum ini menyatukan suara-suara pesantren yang selama ini diam namun menyimpan kekuatan integritas dan sejarah.

 “Kami  tidak punya buzzer. Tapi kami punya warisan peradaban dan doa-doa santri yang tak henti dipanjatkan,” katanya.***