Prabowo Hapus Tunjangan DPR dan Stop Kunker ke Luar Negeri

INAHKORAN - Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan keputusan penting terkait fasilitas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).

Pemerintah bersama pimpinan partai politik di parlemen sepakat menghapus sejumlah tunjangan anggota DPR RI serta memberlakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

Pengumuman ini disampaikan Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025), sebagai jawaban atas aspirasi masyarakat yang disuarakan melalui berbagai aksi demonstrasi di sejumlah daerah.

“Beberapa kebijakan DPR RI sudah disepakati untuk dicabut, termasuk besaran tunjangan anggota DPR RI dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” tegas Prabowo.

Dengan keputusan ini, berbagai fasilitas tambahan yang sebelumnya diterima anggota DPR RI dipangkas demi merespons tuntutan publik. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban anggaran sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.

Selain soal tunjangan, Presiden juga meminta DPR RI membuka ruang dialog langsung dengan masyarakat. Ia menekankan pentingnya melibatkan tokoh mahasiswa, organisasi masyarakat, hingga perwakilan kelompok demonstran untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka.

“Saya minta pimpinan DPR segera mengundang tokoh-tokoh masyarakat, mahasiswa, serta kelompok yang ingin menyampaikan aspirasi agar bisa diterima dengan baik dan berdialog langsung,” ujar Prabowo.

Pernyataan tersebut disampaikan bersama sejumlah pimpinan partai politik, di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPD RI Sultan Najamudin, serta Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Hadir pula pimpinan parpol lain seperti Edhie Baskoro Yudhoyono (Demokrat), Bahlil Lahadalia (Golkar), Muhaimin Iskandar (PKB), Zulkifli Hasan (PAN), Surya Paloh (NasDem), dan Sekjen PKS Muhammad Khalid.

Langkah tegas ini disebut menjadi momentum baru bagi DPR RI untuk memperbaiki citra di mata publik sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam merespons kritik rakyat secara nyata.