Prabowo Heran Rakyat Susah Beli Minyak Goreng Tapi Pengusaha Sawit Kaya Raya

INILAHKORAN - Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam terhadap praktik bisnis yang mengeruk sumber daya alam Indonesia tanpa memberi manfaat bagi rakyat. 

Ia mempertanyakan apakah tindakan semacam itu semata karena keserakahan manusia, atau justru merupakan bentuk subversi ekonomi yang merugikan negara secara sistematis.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo usai menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13,2 triliun dari kasus tindak pidana korupsi fasilitas ekspor minyak kelapa sawit (CPO) di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin (20/10/2025).

“Ini uang yang nyaris hilang dari satu komoditas, yaitu kelapa sawit. Padahal bumi dan air ini milik bangsa Indonesia. Hasilnya diambil, dikeruk, dibawa ke luar negeri, sementara rakyat kita kesulitan minyak goreng berminggu-minggu,” ujar Prabowo.

“Apakah ini benar-benar murni keserakahan, atau sudah bisa digolongkan sebagai subversi ekonomi?” tegasnya.

Presiden Sebut Ekspor CPO di Tengah Krisis minyak goreng sebagai Tindakan Tidak Manusiawi

Presiden Prabowo menyayangkan tindakan sejumlah pengusaha yang tetap melakukan ekspor crude palm oil (CPO) meski masyarakat dalam negeri mengalami kelangkaan minyak goreng.
Ia menyebut praktik tersebut sebagai tindakan “kejam dan tidak manusiawi”, karena memperkaya segelintir pihak sementara rakyat menderita akibat kenaikan harga bahan pokok.

Selain korupsi di sektor sawit, Prabowo juga menyinggung kerugian besar akibat tambang ilegal, termasuk penyelundupan timah dan produk turunannya di Bangka Belitung yang telah berlangsung selama hampir dua dekade.

“Kerugian negara akibat penyelundupan timah mencapai sekitar Rp40 triliun per tahun. Kalau dihitung 20 tahun, itu mencapai Rp800 triliun. Negara apa yang bisa kita bangun kalau terus seperti ini?” ungkapnya.

Prabowo: Tambang Ilegal Penuh Modus, HGU Disalahgunakan

Menurut Prabowo, praktik tambang ilegal dan penyelundupan sumber daya alam kerap dilakukan dengan beragam modus manipulasi dan penipuan, meskipun pemerintah telah menyediakan lahan resmi melalui Hak Guna Usaha (HGU).
Ia menilai ulah segelintir oknum tersebut membuat negara kehilangan potensi besar untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu, Prabowo meminta Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI agar terus memperkuat penegakan hukum dan tidak memberi ruang bagi korupsi serta kejahatan ekonomi.

Presiden Peringatkan Pejabat: Jangan Halalkan Segala Cara Demi Harta

Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga mengingatkan para pejabat dan pengusaha untuk tidak tergoda oleh kekuasaan dan kekayaan haram.

“Harta yang didapat dengan cara mengorbankan rakyat adalah harta haram. Itu rezeki yang tidak baik dan ujungnya pasti membawa keburukan, baik bagi dirinya maupun keluarganya,” ujar Prabowo tegas.

Ia menegaskan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan terus berkomitmen menegakkan keadilan ekonomi, melawan keserakahan, dan mengembalikan kekayaan negara untuk kepentingan rakyat Indonesia.