Prabowo Ingin Dana Rp13 Triliun Hasil Korupsi Jadi Beasiswa LPDP
Menurut Prabowo, uang koruptor merupakan uang untuk masa depan anak bangsa.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN - Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar sebagian dana pengembalian kerugian negara senilai Rp13 triliun dari kasus korupsi ekspor minyak kelapa sawit (CPO) dialokasikan untuk memperkuat program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025), bertepatan dengan satu tahun masa pemerintahannya.
“Uang-uang dari efisiensi penghematan, uang-uang yang kita dapat dari koruptor itu sebagian besar kita investasi di LPDP. Mungkin sebagian dari Rp13 triliun yang diserahkan Jaksa Agung ke Menteri Keuangan bisa kita taruh di LPDP, untuk masa depan,” ujar Prabowo.
Dana Rp13 triliun tersebut merupakan hasil penyitaan barang bukti korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya yang diserahkan Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan pada hari yang sama.
“Uang dari Koruptor Harus Kembali ke Rakyat Lewat Pendidikan”
Presiden menilai bahwa hasil pengembalian uang negara dari tindak pidana korupsi tidak seharusnya hanya disimpan, melainkan bisa menjadi investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa melalui sektor pendidikan.
“Kalau kita mau maju, dana pendidikan seperti LPDP harus kuat. Dari situlah kita bisa mencetak anak-anak unggul dan berdaya saing global,” kata Prabowo.
Dalam rapat tersebut, ia juga menyinggung sejumlah program pendidikan nasional seperti Sekolah Rakyat, SMA Unggulan Garuda, serta rencana penambahan fakultas kedokteran di berbagai daerah.
Prabowo: Banyak Anak Cerdas dari Keluarga Sederhana
Prabowo menekankan pentingnya memberikan kesempatan belajar seluas-luasnya bagi anak-anak berpotensi tinggi dari keluarga tidak mampu.
“Jangan kira anak-anak pintar hanya dari keluarga menengah ke atas. Banyak anak miskin punya kecerdasan luar biasa, dan mereka harus kita cari,” tegasnya.
Ia meminta kementerian dan lembaga terkait, mulai dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, TNI, Polri, hingga organisasi masyarakat dan yayasan pendidikan, berkolaborasi mencari siswa berbakat dari pelosok negeri untuk mendapatkan beasiswa penuh.
Editor : Firda Rachmawati

