Produksi Padi Cianjur Capai 645.522 Ton GKG, Ancaman Kekeringan Diantisipasi

INILAHKORAN.ID – Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mencatat produksi padi hingga September 2026 mencapai 645.522 ton Gabah Kering Giling (GKG). Capaian tersebut sesuai dengan proyeksi yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Kepala Bidang Tanaman DTPHP Cianjur, Dandan Hendayana, mengatakan ancaman kekeringan yang dilaporkan di sejumlah wilayah diperkirakan tidak berdampak signifikan terhadap produksi padi.

Meski demikian, pihaknya telah menyiapkan langkah antisipasi untuk menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan berlangsung hingga awal 2027.

Salah satu upaya yang dilakukan yakni memetakan jaringan irigasi yang membutuhkan perbaikan melalui koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Cianjur.

“Langkah tersebut diperlukan untuk mendukung ketersediaan air bagi petani dan menjaga keberlangsungan produksi padi di Kabupaten Cianjur, di mana saat ini hasil GKG Cianjur masuk dalam peringkat keempat di Jabar,” kata Dandan di Cianjur, Selasa.

Gangguan Produksi Diperkirakan Sekitar 1 Persen

Dandan menjelaskan, upaya mitigasi tersebut dilakukan agar ancaman kekeringan tidak terlalu mengganggu pelaksanaan musim tanam pertama atau MT I pada periode Oktober hingga Desember 2026.

Dari sisi produksi, DTPHP Cianjur memperkirakan dampak kekeringan relatif terbatas. Gangguan yang diperkirakan terjadi hanya sekitar satu persen sehingga tidak menyebabkan penurunan produksi secara drastis.

“Dari sisi dampak terhadap produksi, kami menilai tidak terlalu signifikan, gangguan yang diperkirakan hanya sekitar satu persen sehingga tidak menyebabkan penurunan produksi secara drastis,” katanya.

Berdasarkan data Juni 2026, sekitar 201 hektare lahan pertanian di Kabupaten Cianjur tercatat terancam kekeringan. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, DTPHP terus melakukan mitigasi dan berkoordinasi dengan berbagai instansi guna menjaga ketersediaan air bagi lahan persawahan.

Selain mengoptimalkan program yang sudah tersedia, pemerintah daerah juga memanfaatkan dukungan pemerintah pusat berupa bantuan pompa air untuk mengantisipasi kekeringan.

Dandan menegaskan, koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam menghadapi potensi kemarau berkepanjangan, terutama melalui pemetaan jaringan irigasi yang memerlukan perbaikan.

“Pelaksanaannya dilakukan melalui koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait, guna menghadapi potensi kemarau yang berkepanjangan, di mana koordinasi dilakukan dengan BBWS dan PUTR Cianjur untuk memetakan jaringan irigasi yang membutuhkan perbaikan,” katanya.

Melalui langkah mitigasi tersebut, DTPHP Cianjur berharap ketersediaan air untuk lahan pertanian tetap terjaga sehingga ancaman kekeringan tidak mengganggu produktivitas padi secara signifikan.***