Publik Masih Percaya Kinerja KPK, Ironis Pejabat Pemkab Cirebon Dinilai Tak Ada Takutnya

INILAHKORAN, Cirebon - Kedatangan Direktur Koorsupgah Wilayah II KPK Bahtiar Ujang Purnama serta Kasatgas KPK Wilayah II Arif Nurcahyo beberapa waktu lalu dinilai positif.

Namun, ironisnya respons sebagian pejabat di Pemkab Cirebon dinilai biasa-biasa saja. Padalah, KPK jelas-jelas sudah memberikan warning kepada Pemkab Cirebon.

Hal tersebut disampaikan pegiat antikorupsi Cirebon Ade Riyaman. Menurutnya, kedatangan KPK di Pemkab Cirebon, dianggap angin lalu. Masalahnya, setiap tahun selalu saja ada pencegahan dan selalu ada pemberian warning. Tapi, tidak pernah ada tindakan apapun dari KPK.

"Kebanyakan pejabat di Pemkab Cirebon sudah terbiasa menghadapi APH, mulai dari Polres, kejari, kejati, polda sampai kejagung. Jadi kedatangan KPK  dianggap angin lalu. Tapi sampai saat ini kami masih percaya kinerja KPK, sembari menunggu tindakan nyata mereka," ungkap Ade, Rabu 16 Oktober 2024.

Namun harusnya, lanjut Ade, KPK langsung terjun ke lapangan. Mereka harusnya mengecek fisik, baik itu bangunan ataupun proyek jalan. Di samping celah pada pengadaan barang dan jasa diduga masih belum good and clean. Artinya ada dugaan gratifikasi meskipun memang sulit dibuktikan.

"Orang inspektorat pernah cerita ke saya, bahwa ada ruas jalan yang setiap tahun terus dibangun. Rekanannya ya itu itu saja. Artinya ada kerugian negara dan jelas sistem penganggaran dan perencanaannya seperti asal-asalan," ungkap Ade.

Ade juga menagih janji KPK yang tidak akan main-main dalam mendalami dugaan korupsi di Pemkab Cirebon. Untuk itu, dirinya saat ini terus menunggu perkembangan, tindakan apa yang akan dilakukan KPK untuk membersihkan kasus korupsi di Pemkab Cirebon.

Hal senada dikatakan, aktivis antikorupsi dari Firma Hukum Sandekala Trimurti Zeki Mulyadi. Pada dasarnya, masyarakat sebetulnya menaruh harapan besar tentang kinerja KPK selama ini.

Buktinya, Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI) untuk Kabupaten Cirebon pada 2023, ada pada  67,70. Jika dirangking, Kabupaten Cirebon posisinya ada di empat besar terbawah. Atau di urutan ke 24 dari 28 kota/kabupaten se-Jawa Barat.

Justru dengan demikian, harusnya KPK segera mengambil tindakan karena dirinya yakin, KPK sudah mengantongi oknum-oknum pejabat di Pemkab Cirebon yang melakukan korupsi.

"Diingatkan terus, diberikan warning terus. Tapi mana tindakannya? Jadi wajar banyak pejabat yang tidak takut lagi dengan KPK," tukasnya.