Puluhan Siswa SMK PBB Cipongkor Diduga Keracunan MBG, Orang Tua Minta Evaluasi Total

INILAHKORAN, Ngamprah – Puluhan siswa SMK Pembangunan Bandung Barat (PBB) Cipongkor, Desa Sinargalih, Kabupaten Bandung Barat (KBB) diduga mengalami keracunan massal usai mengonsumsi makanan yang dibagikan oleh dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) cabang Cipari pada Senin 22 September 2025.
 
Peristiwa ini sontak memicu kekhawatiran para orang tua dan masyarakat, mengingat jumlah korban yang tidak sedikit dan sebagian di antaranya harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. 
 
Elan (54), salah satu orang tua siswa yang anaknya turut menjadi korban, mengaku khawatir saat ditemui usai putrinya yang berinisial (A) dilarikan ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Cililin.
 
"Benar bahwa telah terjadi dugaan keracunan makanan, termasuk anak saya (A) yang sekolah di SMK PBB," kata Elan.
 
Menurutnya, sedikitnya 38 siswa diduga mengalami keracunan. Dari jumlah tersebut, 12 siswa, termasuk putrinya (A), kini dirawat di RSUD Cililin. Sementara korban lainnya ditangani di berbagai fasilitas kesehatan terdekat, seperti puskesmas dan praktik bidan di sekitar Cipongkor.
 
"Jumlah keseluruhan sementara ada 38 orang siswa. Yang dibawa ke RS Cililin ada 12 orang, termasuk anak saya, sedangkan yang lain ada yang ditangani di bidan terdekat dan Puskesmas Cipongkor," jelasnya.
 
Berdasarkan penuturan putrinya, ungkap Elan, menu MBG yang dikonsumsi saat itu terdiri dari nasi, daging ayam, dan tempe. Tak lama setelah menyantap hidangan tersebut, para siswa mulai merasakan gejala yang mengkhawatirkan.
 
"Alhamdulillah (A) sekarang sudah sadar dan sudah bisa diajak bicara. Menurut anak saya, setelah makan MBG dengan menu nasi, ayam, dan tempe, langsung terasa mual, muntah, bahkan sampai kejang-kejang," sebutnya.
 
Elan berharap pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG, agar kasus serupa yang membahayakan kesehatan anak-anak tidak terulang kembali di masa mendatang.
 
"Mudah-mudahan dengan adanya kejadian ini, pemerintah bisa mengkaji ulang kebijakan MBG. Kalau memang sulit diawasi, lebih baik dibagikan dalam bentuk uang saja," tandasnya. ***