Puncak Sesak Sampah Bertambah

Oleh: Reza Zurifwan

INILAH, Bogor - Puncak tak hanya ramai oleh wisatawan. Setiap kali kunjungan meningkat, timbunan sampah pun ikut meninggi. Pada musim liburan, volume sampah dari kawasan wisata bahkan bisa melonjak hingga dua kali lipat.

Kondisi itu membuat pengelolaan sampah di kawasan wisata Kabupaten Bogor, terutama Puncak, mulai berada dalam tekanan. Keterbatasan armada pengangkut dan persoalan kapasitas tempat pemrosesan akhir membuat sampah dari objek wisata tidak bisa seluruhnya bergantung pada pemerintah.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor pun meminta setiap pengelola objek wisata memiliki Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) atau Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R).

Ketua Tim Pengurangan Sampah DLH Kabupaten Bogor Nur Haryanti mengatakan, pengelolaan sampah harus dimulai dari sumbernya. Dengan begitu, sampah yang harus diangkut ke tempat pemrosesan akhir dapat ditekan.

“Objek wisata harus memiliki TPST atau TPS 3R agar sampah dapat tereduksi di tingkat hulunya,” kata Nur Haryanti kepada wartawan, Rabu (19/8). 

Kawasan Puncak menjadi salah satu titik yang menghadapi persoalan tersebut. Lonjakan wisatawan membawa konsekuensi lain yang tidak selalu terlihat dari ramainya jalan dan penuhnya tempat wisata.

Nur Haryanti menyebut timbunan sampah pariwisata di kawasan Puncak sudah berada pada tahap kritis. Pada musim liburan, peningkatan jumlah wisatawan dapat membuat volume sampah melonjak hingga 100 persen.

Di tengah kondisi itu, tidak semua pengelola objek wisata memiliki fasilitas pengolahan sampah sendiri. Sejumlah wisata alam memang telah menyediakan TPST atau TPS 3R, tetapi sebagian lainnya masih mengandalkan tempat pembuangan sementara yang bercampur dengan sampah rumah tangga warga.

Situasi tersebut membuat beban pengangkutan semakin besar. DLH Kabupaten Bogor juga menghadapi keterbatasan armada truk sampah. Persoalan semakin kompleks karena tempat pemrosesan akhir yang digunakan berada di TPA Galuga, Cibungbulang, milik Pemerintah Kota Bogor.

Sementara itu, lahan TPA milik Pemkab Bogor belum dapat dioperasikan karena masih menggunakan sistem open dumping.

Dalam kondisi seperti itu, sampah dari objek wisata tidak bisa terus-menerus berakhir di armada pemerintah dan TPA. Pengelola wisata dituntut mengambil bagian sejak dari hulu.

PT Perkebunan Nusantara I Regional 2 menjadi salah satu pengelola yang mencoba membangun sistem pengelolaan sampah secara mandiri. Perusahaan tersebut mengelola kawasan agrowisata yang berada di area perkebunan teh di Puncak.

Manajer Agrowisata PT Perkebunan Nusantara I Regional 2 M Taufik Siregar mengatakan, pihaknya telah berkolaborasi dengan masyarakat dan Pemkab Bogor dalam pengelolaan sampah terpadu dan terintegrasi.

Salah satunya dengan membangun TPST rintisan untuk mengolah sampah yang muncul dari aktivitas wisata.

Namun, fasilitas tersebut menghadapi tantangan yang sama: jumlah sampah terus bertambah seiring meningkatnya kunjungan wisatawan dan meluasnya layanan wisata yang dikembangkan. (gin)