Purbaya Sebut Utang Indonesia Rp9.138 Triliun Masih Aman

INILAHKORAN - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa posisi utang Indonesia yang mencapai Rp9.138,05 triliun atau setara 39,86 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), masih berada dalam kategori aman dan terkendali.

Dalam acara “Sarasehan 100 Ekonom Indonesia” yang digelar di Jakarta, Selasa (28/10/2025), Purbaya menjelaskan bahwa lembaga pemeringkat internasional biasanya menilai kesehatan fiskal sebuah negara berdasarkan dua indikator utama, yakni rasio defisit terhadap PDB (deficit to GDP) dan rasio utang terhadap PDB (debt to GDP).

“Dengan melihat dua indikator tersebut, posisi Indonesia masih jauh di bawah ambang batas internasional. Jadi, dengan standar paling ketat sekalipun, kita tetap prudent,” ujar Purbaya.

Ia mencontohkan, dalam perjanjian Maastricht Treaty yang menjadi acuan Uni Eropa, batas maksimal defisit ditetapkan sebesar 3 persen dari PDB, sementara defisit Indonesia masih di bawah angka itu, yakni 1,56 persen atau Rp371,5 triliun per 30 September 2025.

Sementara itu, rasio utang Indonesia sebesar 39,86 persen juga masih lebih rendah dari batas aman Maastricht Treaty yang memperbolehkan hingga 60 persen terhadap PDB.

Purbaya menegaskan komitmennya untuk menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sehat dan defisit tetap berada di bawah 3 persen.
“Dalam waktu dekat tidak akan berubah, tidak akan saya ubah itu. Defisit akan terus dijaga, baik tahun ini maupun tahun depan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Purbaya menuturkan bahwa pemerintah baru akan mengevaluasi strategi pendapatan dan pembiayaan negara bila perekonomian nasional sudah tumbuh mendekati 7 hingga 8 persen.
“Kalau ekonomi tumbuh 7 persen, baru kita hitung, apakah perlu menurunkan pajak atau menambah utang agar bisa tembus 8 persen. Semua akan dihitung matang berdasarkan kondisi di lapangan,” katanya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto, merinci total utang pemerintah per Juni 2025 mencapai Rp9.138,05 triliun, terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp7.980,87 triliun dan pinjaman Rp1.157 triliun.

Suminto juga menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan akan merilis data utang secara triwulanan mulai tahun ini untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan utang negara.