Rapat di BRT Rute Alun-alun Kota Baru Parahyangan, Bey Machmudin Akui Tinggal Pemantapan

INILAHKORAN, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Bandung Raya, Badan Pengelola Cekungan Bandung, Dinas Perhubungan Jabar dan Pakar Administrasi Publik Universitas Padjajaran menggelar rapat evaluasi pembangunan Bus Rapid Transit (BRT), Senin 4 Oktober 2024.

Rapat dilaksanakan di dalam BRT rute Alun Alun Bandung-Kota Baru Parahyangan, dipimpin oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin.

Bey Machmudin mengatakan, agenda rapat ini sengaja dilakukan di BRT, untuk memastikan apa saja yang dibutuhkan dalam penyempurnaan transportasi publik terintegrasi antar kota/kabupaten Bandung Raya.

"Kami mencoba langsung BRT dan bisnya nyaman, waktu tempuh hari ini memang tidak macet Jadi 1 jam kurang lebih. Ini cukup baik," ujar Bey Machmudin.

Dia melanjutkan, beberapa rute akan disediakan separator khusus bagi BRT. Walaupun diakuinya, dari hasil ujicoba yang dilakukan, sudah cukup baik dalam ruas jalan umum.

"Tinggal untuk pemantapan. Beberapa rute yang mungkin akan menggunakan jalur khusus," ucapnya.

Terkait koridor, ada tiga yang tengah dalam proses pembangunan. Yakni rute Dipatiukur-Jatinangor, Baleendah-BEC dan Alun Alun Bandung-Padalarang.

Ketiganya lanjut Bey Machmudin, proses pembangunannya telah mencapai 66 persen.

"Jadi kami optimis, ini berarti akan menjadi transportasi yang bermanfaat bagi masyarakat Bandung Raya," kata dia.

Soal ruas jalan yang sempit seperti Jalan terusan Sudirman menuju Pal 3, Bey Machmudin mengatakan supaya tidak mengganggu aktivitas pengguna jalan lain, BRT akan diberi waktu maksimal dua menit di tiap halte.

"Makanya bisnya juga tidak yang besar. Tentu diharapkan masyarakag berpindah ke bis ini," imbuhnya. 

Tidak hanya itu, BRT kata dia dilarang menaikkan dan menurunkan penumpang di sembarang tempat. Proses pemberhentian hanya dilakukan di halte yang telah disediakan.

"Tadi saya (bertanya), memungkinkan enggak ngambil penumpang di sembaranh tempat? Karena dengan sistem, nanti bisa denda operator bisnya," tuturnya.

Bey Machmudin melanjutkan, ada 21 rute yang akan dibangun untuk BRT. Secara bertahap pembangunan dilakukan dan sudah ada yang bisa digunakan di 2025 mendatang.

"Termasuk nanti ada ruang operasional. Semua dipantau, termasuk di bis ada CCTV. Jadi keamanan penumpang terjaga," ujarnya.

Sementara mengenai tiket, BRT akan menerapkan public service obligation (PSO) yang dibebankan kepada daerah Bandung Raya, seperti Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung dan Bandung Barat.

Sehingga masyarakat yang menggunakan BRT, hanya melakukan satu kali transaksi ke tempat tujuan, meski beberapa kali pindah bis.

"Jadi sekali naik, sekali bayar. Asal langsung berpindah. Kalau ada irisan dari Padalarang ke Alun Alun, tinggal ganti jurusan Dago itu enggak bayar lagi," terangnya.

Sementara Kepala Dinas Perhubungan Jabar A Koswara menuturkan, sudah ada tiga rute yang eksisting dan kini dalam proses pembangunan dua rute lagi di 2025. Ketiga rute tersebut yakni Leuwipanjang-Dago, dan Leuwipanjang-Soreang.

"Pembangunan infrastruktur (dibiayai) World Bank. Eksisting oleh kementerian (Kemenhub). Dua di Pemprov. Nanti 2025 lima (rute) sama Pemprov," paparnya.

Pakar Administrasi Publik Universitas Padjadjaran Prof Ida Widianingsih mengatakan, sudah seharusnya Bandung Raya memiliki transportasi massal terintegrasi yang nyaman.

Meski Wakil Dekan Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan dan Riset Fisip Unpad ini mengakui, tidak mudah menggeser kebiasaan masyarakat untuk beralih, dari transportasi pribadi ke umum.

"Jadi kami sedang bersama-sama mencoba memikirkan cara yang terbaik, karena tujuannya sangat naik. Kita juga perlu mendukung. Masyarakat kita juga sudah terlanjur nyaman, ini mungkin jadi PR ke depan, di masalah mitigasi sosial," ujarnya.

Ke depan lanjut Ida, perlu ada diskusi secara eksplisit melibatkan para stakeholders, dalam mengupayakan migrasi dari penggunaan transportasi pribadi ke massal.

"Kami pikir, untuk melakukan beberapa diskusi pembangunan BRT ini. Ini harus didukung oleh pendekatan komprehensif banyak dinas dan stakeholders lain, sehingga prosesnga bisa nyaman untuk semuanya," ucapnya.

Pada BRT ini, akan ada 34 stasiun dengan 21 rute layanan langsung. Total ada 579 unit bis dan 768 koridor pemberhentian yang akan dibangun.

Estimasi biaya pembangunan koridor dan stasiun BRT di angka Rp333,3 miliar. Meliputi Jatinangor Sumedang, Soreang, Stasiun Tegalluar, Majalaya Kabupaten Bandung, Kota Baru Parahyangan, Stasiun Padalarang Kabupaten Bandung Barat dan Kota Bandung.

Sejumlah kantung parkir untuk kawasan Kota Bandung dalam BRT juga telah dirancang, dimana usulan area potensial parkir yakni Jl Sudirman, Mayapada Tower, Jl Balong Gede, Jl ABC, Asia-Afrika, Stasiun Bandung, Bandung Banceuy Center, ITC Kebon Kalapa dan Sanitation Agency Land.

Depo BRT Cekungan Bandung Rancanumpang Gedebage, Terminal Cicaheum, Kantor Dishub Kota Bandung Leuwipanjang (Kota Bandung).***