Rapel Beras Redam Waswas

Oleh: Bsafaat

Nyatanya, cuaca ekstrem akibat fenomena El Nino belakangan ini tidak hanya membuat udara terasa lebih gerah, tetapi juga mulai mencekik dompet masyarakat akibat melonjaknya harga-harga bahan pokok.

Menyadari beban berat yang dipikul warga, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan bergerak cepat menghitung ulang kekuatan stok pangan nasional.

"Hari ini, kami benar-benar memohon maaf. Kami sedang menghitung ulang ketahanan pangan dari komunitas kita. Seberapa besar dampak nyata El Nino ini terhadap warga, itu yang terus kami kaji mendalam," ujar Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan (Wamenko Pangan) Hanif Faisol Nurofiq di Jakarta, Rabu (23/9).

Pemerintah sadar betul bahwa di balik angka-angka statistik kenaikan harga, ada jutaan dapur keluarga yang harus tetap mengepul. Sebagai bantalan untuk meringankan beban tersebut, program bantuan pangan beras kembali digelontorkan pada September 2026 ini.

Untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran kepada mereka yang paling membutuhkan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menggunakan data kesejahteraan masyarakat terbaru.

Hasilnya, sebanyak 33.244.408 keluarga ditetapkan sebagai penerima manfaat.Kabar baiknya, demi mempermudah warga dan mempercepat dampak penurunan harga di pasar, pemerintah melonggarkan aturan distribusi.

Bantuan beras seberat 10 kilogram per bulan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September kini boleh dirapel.

Artinya, warga bisa langsung membawa pulang 30 kilogram beras sekaligus dalam sekali pengambilan.Langkah taktis ini diharapkan menjadi angin segar di tengah ketidakpastian cuaca.

Pemerintah optimistis pasokan beras massal yang mengalir ke masyarakat ini bisa menjinakkan lonjakan harga di pasaran dalam dua bulan ke depan."Kondisi hari ini sedang terus kami pantau ketat. Bantuan pangan digelontorkan agar bisa menekan harga di tingkat bawah," pungkas Hanif.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam dan siap menempuh segala cara demi memastikan perut rakyat tetap aman dan harga pangan kembali stabil.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai pelibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai pemasok komoditas bantuan pangan dapat memperluas efek pengganda program terhadap perekonomian masyarakat.

"Dampak multiplier ekonominya akan lebih besar kalau juga memperhatikan backward linkage, bahwa beras, minyak, atau apa pun yang mau dibagikan sebagai bantuan pangan dipastikan dibeli dari masyarakat atau UMKM," kata Faisal.

Menurut dia, manfaat program bantuan pangan tidak hanya perlu dilihat dari sisi penyalurannya kepada masyarakat atau forward linkage, tetapi juga dari rantai pasok barang yang digunakan dalam program tersebut.

Dengan melibatkan usaha kecil dalam penyediaan komoditas bantuan, aktivitas ekonomi yang tercipta dapat menjangkau masyarakat dari sisi penerima bantuan sekaligus pelaku usaha dalam rantai pasok.

"Jadi bukan forward linkage-nya saja dibagikan ke masyarakat menengah ke bawah, tapi perolehan bahan bakunya juga dipastikan diambil dari bisnis-bisnis kecil yang dikelola atau dijalankan oleh masyarakat menengah ke bawah," ujar dia.

Dalam konteks daya beli, Faisal mengatakan bantuan sosial pangan berfungsi menjaga kemampuan masyarakat kelompok bawah dalam memenuhi kebutuhan esensial, terutama pangan.

Menurut dia, fungsi tersebut perlu dibedakan dengan upaya meningkatkan konsumsi rumah tangga secara agregat karena bantuan sosial terutama ditujukan untuk melindungi daya beli kelompok yang membutuhkan.

"Artinya, supaya masyarakat menengah ke bawah tidak turun daya belinya, terutama dalam pembelian barang-barang esensial untuk makan," katanya.

Selain bantuan pangan, Faisal menilai subsidi energi tetap dibutuhkan karena BBM, LPG, dan listrik berkaitan dengan kebutuhan masyarakat untuk transportasi, mobilitas, serta aktivitas kerja. (bsf)