DPRD Dorong Pemkab Cirebon Pulihkan Perekonomian Warga Pasca Pandemi Covid-19
DPRD Kabupaten Cirebon mendorong Pemkab segera memulihkan perekonomian agar kesejahteraan masyarakat kembali pasca pandemi Covid-19
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Cirebon - Persoalan di Kabupaten Cirebon kian menumpuk. Hal itu terjadi lantaran pandemi Covid-19 dan terbatasnya anggaran yang dimiliki daerah. Sementara, waktu terus berjalan dan berdampak pada terpuruknya perekonomian.
Diharapkan, pada sisa masa jabatan Bupati Imron persoalan yang menumpuk itu, bisa segera terselesaikan. Demikian dikatakan, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Teguh Rusiana Merdeka, Senin 4 April 2022.
Menurutnya, dewan mendorong agar Pemerintah Kabupaten Cirebon mulai memikirkan kondisi masyarakat yang terdampak dan membutuhkan pekerjaan. Kegiatan UMKM harus mulai dipikirkan dan pekerja-pekerja informal.
Baca Juga: Zoya Laki Suguhkan Tampilan Beda Berbusana Muslim Khusus Kaum Pria
“Pemda harus memikirkan ekonomi Kabupaten Cirebon dapat berputar lebih cepat lagi,” ungkapnya.
Teguh menyebutkan, ada beberapa program prioritas yang dapat menjadi legacy bagi Pemda. Mulai dari peningkatan standar pelayanan publik, khususnya bidang pendidikan, kesehatan dan administrasi kependudukan. Kemudian, percepatan pembangunan infrastruktur, baik jalan manusia maupun jalan air. Serta, sistem persampahan dan juga pembangunan berbasis kawasan. Khususnya kawasan industri, kawasan pariwisata dan konsep ibu kota sumber.
“Harapannya melalui pembangunan berbasis kawasan, pertumbuhan ekonomi bisa signifikan. Nanti akan berdampak pada peningkatan PAD,” jelasnya.
Baca Juga: Belajar dari Mangkraknya Stadion Mini Tenjo, Pembangunan GOM Megamendung Dipercepat
Namun terkait semua itu, dirinya bahkan mempertanyakan program strategis apa yang didorong Pemkab Cirebon selama ini.
Sedangkan dewan sendiri telah mendorong melalui pokok pikiran (Pokir) DPRD. Karena dengan jumlah infrastuktur yang dimiliki, belum mampu menyelesaikan persoalan.
“Masalah sampah saja kita butuh 2 TPAS dengan kapasitas timbunan selama 20 tahun. Dibutuhkan 424 TPST, kita butuh 80 unit mobil pengangkut sampah untuk masing-masing kecamatan sebanyak 2 unit pengangkut sampah. Ini baru masalah sampah, belum yang lainnya," terangnya.
Baca Juga: Persib Senyap di Bursa Transfer, Umuh Muchtar Sindir PSIS dan Persija yang 'Rusuh'
Teguh menambahkan, dewan memahami sekali keterbatasan ruang fiskal. Untuk itulah, dirinya mendorong program low budget agar tidak berbiaya besar tapi berdampak signifikan.
"Tidak hanya mengandalkan kemampuan pemda, perlu ada sinergitas dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait,” tukasnya. (maman suharman)
Editor : inilahkoran


