Rudy Gunawan Terkejut Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Garut Masih Rendah

INILAHKORAN, Garut- Angka kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Kabupaten Garut terbilang masih rendah. Khususnya kalangan pekerja non aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Garut.

Data BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan, dari sebanyak 34 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Garut, baru sebanyak 19 SKPD di antaranya mendaftarkan pekerja non ASN-nya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Dari 42 kecamatan yang ada di Garut, hanya empat kecamatan telah mendaftarkan pekerja non ASN-nya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Begitu pula, dari 421 desa dan 22 kelurahan, hanya 63 desa mendaftarkan pekerja non ASN-nya menjadi peserta BPJS.

Baca Juga: Justin Bieber Didiagnosis Idap Ramsay Hunt, Hailey Bieber Beri Dukungan

"Tentu saya sangat terkejut ya, membaca ini bahwa di Garut ternyata sangat rendah. Nah, ini adalah sesuatu hal yang perlu mendapatkan perhatian. Jadi kalau dilihat di sini, desa pun hanya baru 60 dari 421 (yang sudah mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan), dan ini perintah Bapak Presiden supaya APBD juga memberikan dukungan," tutur Bupati Garut Rudy Gunawan pada Kegiatan Kerja Sama Operasional Program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan di Ballroom Hotel Harmoni Jalan Cipanas Baru Kecamatan Tarogong Kaler, Senin (13/6/2022).

Karenanya, lanjut Rudy, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan satu kebijakan anggaran guna memberikan jaminan ketenagakerjaan kepada masyarakat Kabupaten Garut yang bekerja di lingkungan Pemkab Garut.

"Jadi kalau seandainya sekarang di sini ada pegawai yang non PNS itu jumlahnya kalau dengan guru mestinya sekitar delapan ribu. Kalau kita (totalnya) sepuluh ribu saja dengan si eceu-eceu (perempuan pekerja kebersihan) yang ada di LH (Dinas Lingkungan Hidup), kita hanya mengeluarkan sekitar Rp1,2 miliar. APBD kita ini mampu membayar. Pak Seto (Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Tasikmalaya) ! Saya bayar dari APBD Pak, kalau memang misalnya kepala-kepala SKPD-nya lali !" kata Rudy.

Baca Juga: Lirik Lagu​​ DOOMCHITA – Secret Number

Dia tegaskan pihaknya berkomitmen melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan berharap di tahun 2023, semua pekerja sudah mendapatkan perlindungan melalui BPJS ketenagakerjaan.

Kepala Cabang (Kacab) BPJS Ketenagakerjaan Tasikmalaya Seto Tjahjono, menuturkan, melalui Inpres Nomor 2 Tahun 2021, Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo menginstruksikan 19 kementerian, kepala daerah baik Gubernur, Bupati, dan Walikota serta BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri, untuk bersatu bersama-sama memberikan jaminan kepada para pekerja yang ada di daerah masing-masing guna mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Negara sudah menyediakan anggaran untuk itu semuanya. Tinggal kita mendaftarkan dan membayar biaya administrasinya. Kemudian yang mau ikut tabungan, silahkan yang mau ikut tabungan, ikut jaminan hari tua, dan pensiun !" ujarnya.

Baca Juga: Ima Riaty, Mantan Guru SMAN 3 Bandung Kenang Kesederhanaan Sosok Eril

Seto menyebutkan, untuk di Kabupaten Garut, biaya administrasi yang harus dibayarkan peserta jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu sebesar Rp. 10.600 bagi pekerja formal, dan Rp16.800 bagi pekerja informal. Angka tersebut sudah termasuk jaminan kecelakaan maupun jaminan kematian.

Kepala Kantor Cabang Pratama (KCP) BPJS Ketenagakerjaan Garut Fajar Ahmadi menambahkan, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan di Garut saat ini hanya ada sekitar 36.000 peserta. Sebanyak 32.000 peserta di antaranya pekerja di sektor formal, dan empat ribu peserta lainnya di sektor jasa konstruksi.

"Yang juga menjadi catatan adalah rendahnya sektor informal. Hanya mencatat angka sekitar 700," imbuhnya.(zainulmukhtar)***