Rencana Pinjaman Jabar Disorot, Pengamat Sandingkan dengan Jakarta

INILAHKORAN.ID - Tekanan fiskal Jabar dan DKI Jakarta sama-sama menguat, dalam penyusunan APBD Perubahan 2026. Namun, keduanya menghadapi persoalan dengan ruang fiskal yang berbeda.

Jabar harus menyiapkan opsi pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Rp3,4 triliun, setelah kemampuan pendapatan daerah tertekan. Sementara DKI Jakarta memiliki ruang pembiayaan lebih besar, karena ditopang struktur anggaran yang jauh lebih besar serta SiLPA Rp5,82 triliun.

Dalam Rancangan Perubahan APBD 2026, pendapatan DKI Jakarta turun dari Rp71,45 triliun menjadi Rp69,36 triliun. Artinya, target penerimaan berkurang sekitar Rp2,09 triliun. Ironisnya, penurunan pendapatan tersebut tidak diikuti penyusutan belanja. Belanja DKI justru meningkat dari Rp74,28 triliun menjadi Rp75,08 triliun.

Pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan (Unpas) Acuviarta Kartabi menilai, kondisi tersebut memperlihatkan belanja daerah belum sepenuhnya mengikuti kemampuan pendapatan.

"Harusnya belanja itu tidak lantas meningkat. Pendapatannya turun, belanjanya malah naik. Berarti kan itu tidak respons terhadap kondisi fiskal," ujar Acuviarta saat dihubungi, Selasa (22/9/2026).

Konsekuensinya, terdapat selisih sekitar Rp5,72 triliun antara pendapatan dan belanja DKI Jakarta. Guna menopang kebutuhan tersebut, DKI Jakarta memasukkan penerimaan pembiayaan sekitar Rp10,24 triliun. Komponennya antara lain SiLPA Rp5,82 triliun dan penerimaan pembiayaan melalui skema utang daerah Rp4,41 triliun.

Gambaran tersebut berbeda dengan Jawa Barat. Dalam APBD Perubahan 2026, pendapatan Jabar berada di angka sekitar Rp27,85 triliun, sedangkan belanja mencapai Rp30,82 triliun. Total APBD Perubahan Jabar sekitar Rp31,44 triliun.

Dengan demikian, skala anggaran Jabar jauh di bawah DKI Jakarta yang dalam rancangan perubahan APBD-nya mencapai sekitar Rp79,59 triliun.

Bagi Acuviarta, perbedaan kapasitas tersebut menjadi persoalan penting ketika dibandingkan dengan beban pelayanan publik di Jabar yang memiliki jumlah penduduk jauh lebih besar.

"Bayangkan, penduduk Jabar paling besar, tapi APBD-nya hanya Rp30 sekian triliun. Sedangkan DKI APBD-nya lebih dari Rp70 triliun, dua kali lipat lebih," ucapnya.

Ruang fiskal Jabar juga semakin terbatas, karena daerah tersebut tidak memiliki SiLPA dalam skala besar seperti DKI Jakarta. DKI dapat memasukkan SiLPA Rp5,82 triliun sebagai salah satu sumber pembiayaan. Jawa Barat, di sisi lain, harus menghadapi tekanan anggaran tanpa dukungan SiLPA dalam jumlah serupa.

"Kita boro-boro SiLPA. Tahun kemarin saja kita defisit Rp620 miliar, gagal bayar," katanya.

Tekanan terhadap fiskal Jabar sebelumnya diperkirakan mencapai sekitar Rp5,7 triliun. Setelah dilakukan penyesuaian dan rekonsiliasi anggaran, kebutuhan tersebut menyusut menjadi sekitar Rp3,4 triliun. Angka Rp3,4 triliun itulah yang kemudian disiapkan sebagai opsi pinjaman daerah.

Namun, Acuviarta menilai persoalan fiskal Jabar tidak cukup diselesaikan dengan menambah sumber pembiayaan. Pemerintah daerah perlu memperkuat pendapatan, terutama melalui optimalisasi dana bagi hasil dan transfer dari pemerintah pusat.

Sisi lain, belanja juga harus dikendalikan agar tetap sejalan dengan kemampuan fiskal daerah. Menurut Acuviarta, kebutuhan pembiayaan Jabar harus dihitung bersama kemampuan daerah memenuhi kewajiban pembayaran. 

Dengan begitu, keputusan mengambil pinjaman tidak hanya menyelesaikan kebutuhan anggaran saat ini, tetapi juga mempertimbangkan beban fiskal pada tahun-tahun berikutnya.

Dia juga menyebut alternatif pembiayaan jangka panjang, termasuk penerbitan obligasi daerah berbasis proyek, dapat dipertimbangkan apabila kondisi fiskal dan regulasi memungkinkan.

Meski sama-sama menghadapi tekanan fiskal, posisi DKI Jakarta dan Jawa Barat tidak bisa disamakan begitu saja. DKI memiliki rancangan APBD sekitar Rp79,59 triliun, SiLPA Rp5,82 triliun, serta mencantumkan penerimaan utang daerah Rp4,41 triliun.

Sementara, Jabar memiliki total APBD Perubahan sekitar Rp31,44 triliun dan baru menyiapkan opsi pinjaman Rp3,4 triliun. pinjaman tersebut pun belum dipastikan akan direalisasikan.

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi sebelumnya menegaskan, keputusan terkait pinjaman masih bergantung pada perkembangan pendapatan dan kondisi kas daerah.

"Konsep tentang pinjaman daerah Rp3,4 triliun ini masih wait and see," tegasnya.

Dedi mengatakan, pemerintah tidak ingin mengambil pinjaman jika dana tersebut nantinya tidak digunakan secara optimal.

"Jangan sampai kita meminjam uang tapi tidak dimanfaatkan secara efektif, akhirnya rakyat yang rugi bayar bunga," tutupnya.