Ribuan Mahasiswa Geruduk DPRD Jabar, Sampaikan 5 Tuntutan Kritik Program Prabowo

INILAHKORAN.ID - Gelombang kritik terhadap kebijakan pemerintah di bawah komando Presiden Prabowo Subianto kembali menggema dari kalangan mahasiswa.

Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi Kota Bandung menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jabar, Senin (15/6/2026).

Lima tuntutan yang mereka sampaikan mulai dari penghentian program yang dinilai membebani anggaran negara hingga penolakan terhadap gejala kembalinya praktik-praktik Orde Baru.

Aksi yang melibatkan mahasiswa dari Universitas Islam Bandung (Unisba), UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Universitas Pasundan (Unpas), serta kader Gerakan mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) tersebut disebut sebagai bentuk respons atas berbagai persoalan yang dinilai semakin mengkhawatirkan.

mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung Abdurrahman Muhammad Abdul Malik Albarakati menegaskan, aksi tersebut lahir dari keresahan masyarakat yang merasa tidak lagi mendapatkan ruang respons yang memadai dari pemerintah.

"Kami dari berbagai elemen masyarakat, khususnya mahasiswa yang menginisiasi gerakan ini. Aksi ini bukan semata-mata gerakan mahasiswa, melainkan bentuk keresahan masyarakat terhadap ketidakadilan dan tindakan yang kami nilai sebagai bentuk kesewenang-wenangan pemerintah saat ini," ujarnya.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa dua isu besar yang menjadi fokus tuntutan. Pertama, mereka meminta pemerintah menghentikan berbagai program yang dinilai menjadi sumber pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Abdurrahman, terdapat tiga program yang menjadi sorotan utama, yakni program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta tingginya anggaran kunjungan luar negeri pejabat negara.

"Menurut kami, pada masa pemerintahan saat ini, frekuensi kunjungan luar negeri Presiden lebih tinggi dibandingkan periode-periode sebelumnya," ucapnya.

Selain persoalan anggaran, mahasiswa juga menyoroti perkembangan politik nasional yang dinilai menunjukkan kecenderungan menguatnya kembali peran aparat dalam ruang sipil.

Mereka mengaitkan hal tersebut dengan sejumlah regulasi yang belakangan menjadi perdebatan publik, termasuk revisi Undang-Undang TNI dan sejumlah aturan terkait kepolisian.

"Kedua, kami menyoroti apa yang kami nilai sebagai gejala kembalinya praktik-praktik Orde Baru. Kami melihat adanya penguatan dwifungsi TNI dan Polri. Hal tersebut kami kaitkan dengan pengesahan revisi Undang-Undang TNI serta regulasi terkait Polri yang dinilai tidak lahir dari aspirasi masyarakat Indonesia secara luas, meskipun seharusnya aspirasi tersebut diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat," katanya.

mahasiswa juga menilai arah tata kelola pemerintahan saat ini semakin mengedepankan loyalitas dibandingkan kompetensi. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang menghambat lahirnya kepemimpinan yang mampu menjawab berbagai tantangan bangsa.

"Saat ini, kami melihat kompetensi dan kapabilitas semakin tidak menjadi prioritas. Yang lebih diutamakan justru loyalitas. Karena itu, kami menilai negara ini membutuhkan perubahan yang lebih mendasar. Mengutip pemikiran Pramoedya Ananta Toer yang menyebut reformasi hanya menghasilkan para pembesar, bukan pemimpin, kami mendorong terjadinya perubahan menyeluruh demi perbaikan republik," ujarnya.

Dari sisi jumlah massa, Abdurrahman mengungkapkan UIN Sunan Gunung Djati Bandung menjadi salah satu kampus dengan peserta aksi terbanyak. Sedikitnya 1.304 mahasiswa diterjunkan untuk mengikuti demonstrasi di depan DPRD Jawa Barat.

"Terkait jumlah peserta aksi, dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung kami membawa sekitar 1.304 mahasiswa. Untuk jumlah keseluruhan peserta dari berbagai kampus, saya tidak mengetahui angka pastinya karena saya hanya mengoordinasikan rekan-rekan dari UIN Bandung," katanya.

Ia menegaskan, keterlibatannya dalam aksi bukan sebagai representasi organisasi mahasiswa tertentu, melainkan sebagai mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah.

"Saya bukan ketua organisasi mahasiswa, melainkan mahasiswa biasa yang ingin menyampaikan aspirasi," ucapnya.

Terkait konsolidasi aksi, Abdurrahman mengaku hanya mengikuti koordinasi internal kampus, sehingga tidak mengetahui jumlah total peserta yang hadir dari berbagai perguruan tinggi.

"Mengenai konsolidasi yang dilakukan sebelum aksi, saya mengetahui ada konsolidasi yang dilaksanakan oleh BEM Nusantara. Namun, saya tidak mengikuti kegiatan tersebut karena hanya mengikuti konsolidasi yang dilakukan di kampus kami. Karena itu, saya tidak mengetahui jumlah total peserta aksi pada hari ini," paparnya.

mahasiswa menegaskan, aksi turun ke jalan bukan dilakukan tanpa dasar. Selain menyampaikan kritik, mereka mengklaim telah menyiapkan kajian dan sejumlah rekomendasi solusi terhadap persoalan yang disoroti.

"Jika tuntutan ini tidak direspons oleh pemerintah, kami tetap akan terus menyuarakan aspirasi. Kami tidak hanya menyampaikan tuntutan, tetapi juga telah menyusun kajian dan menawarkan solusi atas berbagai persoalan yang kami soroti," katanya.

Menurut mereka, berbagai aksi yang sebelumnya digelar mahasiswa di Jakarta maupun Bandung belum menghasilkan respons nyata dari pemerintah. Karena itu, demonstrasi dinilai menjadi pilihan terakhir setelah berbagai jalur komunikasi dianggap tidak membuahkan hasil.

"Kami melihat berbagai aksi mahasiswa yang telah dilakukan sebelumnya, baik di Jakarta maupun di Bandung, belum mendapatkan respons yang memadai dari pemerintah. Karena itu, kami menilai aksi turun ke jalan menjadi salah satu langkah terakhir yang dapat dilakukan mahasiswa setelah berbagai upaya dialog dan audiensi tidak menghasilkan tindakan nyata," ucapnya.

Di tengah aksi yang berlangsung, mahasiswa juga mengajak masyarakat untuk lebih aktif mengawasi jalannya pemerintahan dan peduli terhadap berbagai persoalan kebangsaan.

"Kami juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk lebih peduli dan memahami bahwa kondisi bangsa saat ini, menurut pandangan kami, sedang menghadapi berbagai persoalan serius yang perlu mendapat perhatian bersama," ujarnya.

Meski membawa kritik keras terhadap pemerintah, massa aksi memastikan demonstrasi berlangsung secara damai dan tetap dalam koridor hukum.

"Terkait pelaksanaan aksi, kami mengimbau seluruh peserta untuk tetap menjaga kondusivitas. Aksi ini direncanakan sebagai aksi damai. Kami tidak memiliki niat untuk melakukan provokasi ataupun tindakan yang melanggar hukum. mahasiswa ingin menyampaikan aspirasi secara tertib dan berharap seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman tanpa adanya hal-hal yang tidak diinginkan," jelasnya.