Ridwan Kamil Inisiasi Gugus Tugas sebagai Solusi untuk Honorer Guru dan Nakes Jabar

INILAHKORAN, Bandung - Gubernur Jabar Ridwan Kamil akan membentuk gugus tugas sebagai solusi permasalahan yang dialami honorer guru dan nakes Jabar. 

Upaya pembentukan gugus tugas tersebut diinisiasi Ridwan Kamil usai pertemuan dengan perwakilan honorer guru dan nakes Jabar di Gedung Sate, Selasa 9 Agustus 2022. 

Ridwan Kamil menuturkan, pembentukan gugus tugas itu merupakan jawaban atas aksi dari para honorer guru dan nakes Jabar beberapa waktu kemarin. Di mana hal ini menjadi solusi paling tepat untuk honorer nakes dan guru Jabar saat ini. 

"Solusi Jabar adalah akan membantu gugus tugas antara perwakilan mereka dengan tim Jabar. Untuk secara transparan mencari solusi," ujar Ridwan Kamil. 

Dengan adanya gugus tugas, Ridwan berharap ada jalan terang mengenai nasib dari para honorer guru dan nakes Jabar. Sebab, saat ini para honorer guru dan nakes Jabar tengah kebingungan mengenai aturan. 

"Kalau itu kewenangan pusat, kita berjuang bersama-sama ke pusat. Kalau kewenangan provinsi kita cari solusi di provinsi. Kalau kewenangannya di bupati/wali kota, kita bikin edaran dan lain sebagainya," ungkapnya. 

Dia memastikan, Pemprov Jabar tidak langsung lepas tangan begitu saja. Menurutnya, semua upaya akan dilakukan untuk menentukan kejelasan nasib honorer guru, nakes dan non nakes di Jabar. 

"Gubernur memperjuangkan aspirasi mereka, tetapi akan realistis. Kalau belum kita akan sampaikan secara jujur, kalau bisa diubah dengan aturan juga akan kita upayakan sehingga tidak perlu ada misskomunikasi," katanya. 

Dalam masa pandemi Covid-19, peran honorer guru dan nakes Jabar sangat besar. Emil juga merasakan sangat miris jika pendapatan dari mereka masih belum sesuai dengan tanggungjawab kerja. 

"Tenaga kesehatan di era pandemi Covid-19 dibutuhkan sangat banyak, tapi seringkali tempat mereka bekerja masih perlu meningkatkan pendapatan unit kerjanya. Kita rutinkan pertemuan seiring anggaran kita sudah membaik," katanya. 

Diketahui, Forum Komunikasi Honorer Fasyankes (FKHF) Jawa Barat meminta 65.000 nakes dan non-nakes pada fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) di Jabar diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). 

Wakil Ketua FKHF Jabar, Saeful Anwar mengungkapkan pihaknya merasa terancam. Di mana, saat ini rata-rata nakes maupun non-nakes yang bekerja di seluruh fasilitas kesehatan dan RSUD Jabar 70-75 persen non ASN dan P3K. 

"Kami pun ingin memperbaiki nasib, tidak hanya sekadar non ASN atau sekadar honorer," ujar Saeful.

Dia mengatakan, regulasi terkait P3K memang sudah tertuang dalam UU No 5 Tahun 2014. Hanya saja, dia mengungkapkan, pihaknya berharap ada pengecualian terhadap tahap perekrutan P3K untuk nakes dan non nakes, khususnya yang telah lama mengabdi pada fasyankes. 

Di mana berdasarkan data pihaknya, saat ini ada nakes yang telah berusia 54 tahun dan mengabdi selama 28 tahun namun masih berstatus honorer. 

"Kami sudah cinta sama fasyankes kami, jadi pemerintah tolong bedakan cara perekrutan kami dengan teman teman yang dari umum. Kalaupun tes dengan penilaian yang lebih rendah mungkin. Tapi kalau tidak bisa tes dilihat dari masa kerja kami," katanya.*** (rianto nurdiansyah)