Rp500 Miliar untuk Asuransi

INILAH, Bandung - Jutaan pekerja informal di Jawa Barat menjadi sasaran perluasan perlindungan jaminan ketenagakerjaan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan 5,4 juta kepala keluarga (KK) pekerja informal mendapatkan jaminan asuransi ketenagakerjaan pada 2027.

Target itu bukan angka kecil. Jumlah tersebut berarti ada tambahan 4,4 juta KK dari sekitar 1 juta KK pekerja informal yang telah tercakup program serupa pada 2026.

"Jadi gini. Jadi 5,4 juta itu berarti kita ada tambahan 4,4 juta," ujar Gubernur Jabar Dedi Mulyadi di Kota Bandung baru-baru ini.

Perluasan cakupan tersebut juga membutuhkan anggaran besar. Kebutuhan pembiayaan diperkirakan mencapai Rp500 miliar dan tidak akan sepenuhnya ditanggung oleh Pemprov Jabar.Dedi mengatakan, pendanaan program akan dibagi antara Pemprov Jabar dan 27 pemerintah kabupaten/kota. Skema tersebut nantinya dibahas bersama seluruh kepala daerah di Jawa Barat.

"Setengah-setengah. Skemanya dibagi dua. Nah ini yang akan kita lakukan dan menurut saya ini cukup bermanfaat bagi masyarakat Jawa Barat," ucapnya.

Pembagian beban anggaran menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program. Sebab, jumlah penerima yang ditargetkan mencapai jutaan kepala keluarga, sementara kemampuan pembiayaan harus ditopang bersama.

Karena itu, Dedi menyebut Pemprov Jabar akan segera mengundang para bupati dan wali kota. Pertemuan tersebut akan membahas teknis pelaksanaan sekaligus skema pembiayaan program jaminan asuransi ketenagakerjaan.

"Nah nanti kita mengundang juga bupati/wali kotanya, karena skemanya kan dibagi dua," katanya.

Di sisi lain, Dedi menyadari perluasan perlindungan pekerja informal harus berjalan seiring dengan kemampuan fiskal daerah. Kesehatan APBD dan peningkatan pendapatan daerah menjadi faktor penting untuk menopang keberlanjutan program.

(yuliantono/gin)