RSUD Kota Bogor Miliki Utang Puluhan Miliar Rupiah, Direktur Membenarkan dan Dewan Minta Penjelasan

INILAHKORAN, Bogor - RSUD Kota Bogor dikabarkan tengah menghadapi krisis keuangan, berdasarkan data yang dihimpun, total utang pada 2024 tercatat mencapai Rp93 miliar. 

Komponen utang terbesar RSUD Kota Bogor berasal dari pengadaan obat-obatan yang mencapai hampir Rp47 miliar.

Selain itu, RSUD Kota Bogor juga menanggung utang belanja pegawai sebesar Rp2,7 miliar, jasa ketersediaan layanan infrastruktur kesehatan sebesar Rp12,4 miliar, pemeliharaan gedung Rp2 miliar serta jasa kebersihan dan pengelolaan sampah sekitar Rp1 miliar.

Akumulasi utang tersebut menyebabkan RSUD Kota Bogor kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayarannya karena sistem operasional yang dinilai merugi. 

Situasi keuangan kian memburuk pada Juni 2025, saat total utang RSUD Kota Bogor meningkat menjadi Rp104 miliar, sementara aset lancar hanya berkisar Rp80 miliar. Selama tahun 2024, RSUD juga mencatatkan kerugian sebesar Rp35 miliar.

Direktur Utama RSUD Kota Bogor Ilham Chaidir membenarkan adanya utang tersebut. Namun, dirinya menegaskan kondisinya masih dalam batas wajar dan dapat dikendalikan.

"Setiap pelayanan RSUD Kota Bogor pasti ada utang, dan akan diselesaikan pada tahun berjalan. Saat ini kondisi utang dalam kondisi terkendali," ungkap Ilham kepada wartawan, Selasa 22 Juli 2025 malam.

Ilham mengaku optimistis seluruh kewajiban rumah sakit dapat diselesaikan dalam waktu dekat.

"Mudah-mudahan bisa selesai pada tahun ini," tambahnya.

Meski demikian, pihak RSUD Kota Bogor enggan memberikan penjelasan rinci mengenai nilai pasti utang serta strategi jangka panjang untuk menjaga stabilitas keuangan rumah sakit plat merah tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menjelaskan salah satu kendala utama yang dihadapi RSUD adalah keterlambatan pembayaran dari BPJS Kesehatan.

"BPJS memang belum dibayar, dan saya telah memerintahkan direksi RSUD untuk segera mengambil langkah-langkah administrasi agar pembayaran tersebut bisa diselesaikan," ungkap Dedie pada Rabu 23 Juli 2025.

Dedie menerangkan, jika pembayaran dari BPJS dilakukan tepat waktu, kondisi keuangan RSUD tidak akan tampak merugi.

"Jadi, apabila dikatakan RSUD merugi, saya rasa hal itu tidak sepenuhnya tepat jika BPJS dibayar tepat waktu," terangnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil mengatakan, pihaknya telah melayangkan surat resmi kepada manajemen RSUD untuk meminta penjelasan terkait membengkaknya utang.

"Saat pembahasan Raperda, kami sudah menyampaikan kepada Sekda agar membina RSUD karena ini anomali. Seharusnya, BUMD memberikan kontribusi terhadap APBD Kota Bogor," ungkap Adityawarman pada Selasa 22 Juli 2025 malam.