RSUD Patrol Butuh Perhatian

INILAH, Bandung - Anggaran kesehatan Jawa Barat dalam RAPBD 2027 diusulkan mencapai Rp2,61 triliun. Namun, besarnya alokasi belanja tersebut dinilai belum cukup jika tidak dibarengi program yang tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono meminta pemerintah provinsi tidak hanya berfokus pada besaran anggaran, tetapi juga memastikan akses dan kualitas pelayanan kesehatan semakin baik.

Salah satu pekerjaan mendesak yang perlu mendapat perhatian pada 2027 adalah pembenahan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Patrol di Kabupaten Indramayu. Rumah sakit yang sebelumnya dikelola pemerintah kabupaten dan kini beralih ke Pemprov Jabar itu masih membutuhkan pemenuhan sarana dan prasarana agar dapat beroperasi secara optimal.

Ono menilai, penguatan RSUD Patrol penting karena rumah sakit tersebut berpotensi memperluas jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat lintas daerah. Tidak hanya warga Indramayu, tetapi juga masyarakat Subang, Cirebon, hingga Majalengka.

"2027 itu kita dorong untuk mengoperasionalkan secara maksimal Rumah Sakit Umum Daerah Patrol yang kemarin milik kabupaten, terus diambil alih oleh provinsi yang tentunya masih banyak fasilitas-fasilitas yang belum memadai," kata Ono, Kamis (5/11). 

Karena itu, dia meminta pengembangan fasilitas rumah sakit tersebut menjadi salah satu prioritas penggunaan anggaran kesehatan tahun depan.

"Sehingga ya fokus di kesehatan menurut saya, kita dorong ke sana," ujarnya.

Dalam nota awal RAPBD 2027, Pemprov Jabar mengusulkan anggaran kesehatan sebesar 9,47 persen dari total belanja atau sekitar Rp2,61 triliun. Anggaran itu diharapkan menopang berbagai program pelayanan, termasuk perlindungan bagi pekerja informal dan pembiayaan pengobatan warga kurang mampu melalui kerja sama dengan rumah sakit.

Meski demikian, Ono mengingatkan, besarnya anggaran tidak otomatis menyelesaikan persoalan pelayanan kesehatan. Ketepatan program dan efektivitas penggunaan belanja harus menjadi perhatian agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

"Kalau bicara cukup atau tidak cukup, itu kan relatif. Tingginya anggaran itu juga kan tidak menyelesaikan persoalan, apabila programnya tidak tepat sasaran," tegasnya.

Di luar pembenahan fasilitas rumah sakit, Ono mengapresiasi kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama para bupati dan wali kota yang menjalin kerja sama dengan rumah sakit pemerintah maupun swasta, termasuk di Jakarta.

Melalui skema tersebut, biaya pengobatan pasien kelas III dapat ditanggung pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota sesuai mekanisme yang berlaku. Kebijakan ini dinilai membuka kesempatan lebih luas bagi warga kurang mampu untuk memperoleh layanan kesehatan. (yuliantono/gin)