DPRD Dorong Stimulus Ekonomi Rakyat Jabar

INILAH, Bandung - Pembangunan infrastruktur di Jawa Barat dinilai telah menunjukkan banyak kemajuan. Setelah dua tahun menjadi salah satu prioritas, pemerintah provinsi kini didorong mengalihkan perhatian pada penguatan ekonomi rakyat melalui RAPBD 2027.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menilai, masyarakat membutuhkan stimulus agar aktivitas ekonomi tetap bergerak. Sementara itu, alokasi anggaran untuk sektor ekonomi selama ini masih tergolong kecil.

"Infrastruktur di Jawa Barat sudah dalam kondisi baik, sudah banyak jalan-jalan provinsi yang direkonstruksi, yang direhabilitasi, yang dibangun, sisanya hanya sedikit," ujar Ono, Kamis (5/11). 

Menurutnya, RAPBD 2027 perlu lebih diarahkan untuk menjawab persoalan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Terlebih, kemampuan fiskal daerah semakin terbatas sehingga setiap program harus disusun berdasarkan kebutuhan dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Bukan berarti pembangunan infrastruktur harus dihentikan. Namun, orientasinya perlu bergeser pada pembangunan yang langsung menunjang produktivitas ekonomi warga.

Ono mencontohkan pembangunan jalan desa, jalan usaha tani, dan jalan produksi. Infrastruktur tersebut dapat memperlancar distribusi hasil pertanian sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

"Karena membangun jalan-jalan tersebut, pasti dampaknya ekonomi akan langsung dirasakan oleh rakyat," katanya.

Selain infrastruktur produktif, DPRD Jabar mendorong penguatan pemberdayaan masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Stimulus dari APBD dinilai perlu hadir untuk membantu usaha rakyat bertahan sekaligus berkembang.

"Artinya, stimulus APBD Jawa Barat harus juga berpikir untuk menstimulasi ekonomi rakyat," tegasnya.

Perhatian serupa, lanjut Ono, perlu diberikan kepada petani dan nelayan. Pemerintah provinsi diharapkan memastikan kemudahan akses terhadap kebutuhan produksi, mulai dari pupuk, bibit, obat-obatan, hingga peralatan pertanian. Dukungan bagi sektor perikanan juga perlu diperkuat.

Dorongan tersebut berangkat dari penilaian bahwa anggaran sektor ekonomi yang dikelola organisasi perangkat daerah (OPD) mitra Komisi II DPRD Jabar masih minim. Kondisi itu perlu dievaluasi agar sektor ekonomi mendapat porsi lebih besar dalam struktur belanja daerah pada 2027.

"Selama ini, anggaran-anggaran di sektor ekonomi yang kalau di DPRD itu, OPD-OPD yang bermitra dengan Komisi II, anggarannya masih sangat kecil kalau digabung," ungkap Ono.

Dia juga mengingatkan agar pemerintah provinsi tidak sekadar menyusun program berdasarkan rutinitas tahunan. Setiap alokasi anggaran harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang belum terjangkau program pemerintah pusat maupun kabupaten/kota.

Pemerintah provinsi, menurut Ono, perlu mengisi ruang-ruang yang belum tersentuh kebijakan di tingkat pusat dan daerah. Dukungan tambahan juga dapat diberikan terhadap program yang sudah berjalan, tetapi masih kekurangan pembiayaan. (yuliantono/gin)