Ruang Belajar Bangkit Kembali

Ruang Belajar  Bangkit Kembali
REHABILITASI SEKOLAH: Mendagri Muhammad Tito Karnavian memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Rabu (23/9).(ANTARA/FIANDA SJOFJAN RASSAT)

INILAH, Jakarta - Ruang belajar belum sepenuhnya kembali seperti sediakala. Ada sekolah yang mulai pulih, ada yang masih dikerjakan, dan ada pula yang harus berpindah karena tempat lama tak lagi aman untuk menjadi ruang belajar.

Pemerintah menargetkan rehabilitasi dan rekonstruksi 4.922 sekolah yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pekerjaan itu menjadi bagian dari tahapan pemulihan setelah masa tanggap darurat dan transisi pascabencana berakhir.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp5 triliun untuk pemulihan ribuan sekolah tersebut.

Anggaran itu bersumber dari anggaran reguler Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta tambahan dari Kementerian Keuangan.

"Beliau (Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti) menggunakan anggaran dari reguler ditambah dengan dari Kementerian Keuangan tambahan, yang totalnya lebih kurang Rp5 triliun. Dan itu digunakan untuk melakukan rehab dan rekon 4.922 sekolah di tiga provinsi," kata Tito seperti dikutip dari ANTARA, Rabu (23/9).

Pekerjaan pemulihan tidak berjalan dengan kecepatan yang sama. Sebagian sekolah telah menyelesaikan rehabilitasi hingga 100 persen, sementara lainnya berada pada progres 70 hingga 99 persen.

Namun, masih ada 616 sekolah yang proses rehabilitasi dan rekonstruksinya belum mencapai separuh pekerjaan.

Di antara persoalan yang paling membutuhkan penanganan lebih panjang adalah 97 sekolah yang tidak dapat sekadar diperbaiki. Sekolah-sekolah tersebut harus direlokasi karena lokasi sebelumnya terdampak longsor, banjir, kehilangan tanah, atau berada di kawasan yang dinilai rawan.

Memindahkan sekolah berarti memindahkan lebih dari sekadar bangunan. Ada kebutuhan lahan baru, akses jalan, serta berbagai fasilitas yang harus disiapkan agar proses pendidikan dapat kembali berlangsung dengan layak.

"Ini perlu ada koordinasi dengan pemda untuk pengadaan tanahnya, juga akses jalan menuju sekolah itu. Ini juga perlu diperbaiki," ujar Tito.

Pemerintah akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk memastikan akses menuju sekolah yang direlokasi dapat dibangun atau diperbaiki. Sementara bangunan diperbaiki dan lokasi baru disiapkan, proses belajar tidak boleh ikut berhenti.

Pemerintah memastikan kegiatan belajar mengajar di seluruh 4.922 sekolah terdampak tetap berjalan. Sebagian siswa telah kembali ke sekolah asal, sementara sebagian lainnya masih belajar dengan menumpang di sekolah lain atau memanfaatkan fasilitas darurat. (gin)


Editor : Inilahkoran