Sampah Bandung Raya dan Jakarta Jadi Perhatian Presiden

INILAHKORAN.ID - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq menegaskan, persoalan sampah di Bandung Raya dan Jakarta kini menjadi perhatian langsung Presiden Prabowo. 

Dalam beberapa rapat terbatas, Presiden memberikan arahan khusus agar penanganan sampah di dua kota besar tersebut segera dituntaskan.

Menurut Hanif, isu sampah tidak lagi dipandang sebagai persoalan teknis daerah semata. Melainkan telah menjadi agenda prioritas nasional. 

“Bandung menjadi perhatian bapak Presiden. Pada beberapa kali ratas, bapak Presiden mengamanatkan kepada kita semua untuk segera menangani permasalahan sampah di Bandung Raya, kemudian di Jakarta,” kata Hanif Faisol Nurofiq, Sabtu 28 Februari 2026.

Ia menyebutkan, Presiden menunjukkan antusiasme tinggi agar persoalan sampah di dua wilayah tersebut segera menemukan solusi konkret. “Di dua kota besar ini, bapak Presiden sangat antusias untuk diselesaikan,” ucapnya.

Hanif menjelaskan, penyelesaian persoalan sampah tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan hilir atau tempat pembuangan akhir (TPA). Kondisi TPA Sarimukti yang sudah melebihi kapasitas, menjadi bukti sistem lama tidak lagi memadai.

“Dengan aktivitas semacam ini (pengolahan sampah terpadu), maka penyelesaian sampah di kota bisa selesai. sampah tidak bisa dibebankan ke hilir, pada saat hilirnya tidak ada muaranya. Jadi pada saat kita bicara hilir, TPA Bandung Raya overload di Sarimukti,” ujar dia.

Ia menekankan, langkah paling ideal di tengah kondisi darurat sampah adalah menyelesaikan persoalan dari hulu yakni di tingkat rumah tangga dan kawasan. Berbagai inisiatif pengolahan sampah di tingkat RW di Kota Bandung, dinilainya telah membuktikan pendekatan tersebut memungkinkan diterapkan secara luas.

“Langkah paling ideal di tengah-tengah desakan kedaruratan sampah ini, adalah menyelesaikan sampahnya di hulu,” tegasnya.

Selain penguatan pengelolaan di tingkat masyarakat, ia juga mendorong pemerintah daerah mewajibkan seluruh pengelola kawasan menyelesaikan sampahnya secara mandiri. Pasar, pusat perbelanjaan, terminal hingga stasiun diminta tidak lagi sepenuhnya bergantung pada sistem pengangkutan kota.

“Kemudian secara beriringan dan simultan, saya sangat berharap pak wali kota segera melakukan penekanan untuk seluruh pemilik kawasan agar menyelesaikan sampahnya sendiri. Misal pasar harus selesai sendiri, kemudian mal ataupun terminal ataupun stasiun semuanya wajib menyelesaikan sampahnya sendiri,” ujar dia.

Hanif menyebut, upaya tersebut harus dibarengi dengan sosialisasi, edukasi dan penegakan hukum. Ia menilai, tidak semua pihak memiliki kesadaran yang sama dalam pengelolaan sampah sehingga penguatan regulasi tetap diperlukan.

“Maka dua hal ini harus beriringan. Mulai sosialisasi, edukasi dan komunikasi terus-menerus seperti yang dibangun bapak wali kota, juga penegakan hukum harus mulai diingatkan karena tidak semua orang kemudian ingat akan itu,” jelasnya.

Ia menambahkan, saat ini kinerja pengelolaan sampah Kota Bandung masih berada dalam kategori kota dalam pembinaan. Namun Hanif optimistis, dengan komitmen pemerintah daerah dan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Status tersebut dapat ditingkatkan dalam waktu dekat.

Ia menegaskan, perhatian Presiden harus dijadikan momentum percepatan pembenahan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh. 

“Sekali lagi, ini menjadi jalan keluar yang paling mungkin di tengah-tengah ketidakterdapatan TPA Sarimukti,” tandas dia.