SDN Bunisari Lahan Milik Pemkab KBB Tapi Ahli Waris Punya AJB, Kok Bisa?
Usai mengunjungi SDN Bunisari Ketua Komisi IV DPRD KBB menemukan jika aset tersebut milik Pemerintah KBB namun ahli waris memiliki AJB dan dia meminta agar persoalan diselesaikan secara hukum
INILAHKORAN, Ngamprah - Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), Bagja Setiawan angkat suara terkait persoalan sengketa tanah di SDN Bunisari, Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat.
Ia menuturkan, pihaknya sudah melakukan klarifikasi dengan pihak Desa Gadobangkong terkait kondisi sengketa lahan SDN Bunisari yang sempat disegel gerbangnya dan dilas oleh ahli waris.
"Secara administrasi berdasarkan pelimpahan aset dari Pemkab Bandung, tanah tersebut masuk sebagai aset yang dilimpahkan. Jadi, ini aset Pemda KBB sementara," katanya saat ditemui usai meninjau SDN Bunisari KBB, Selasa 9 Agustus 2022.
Baca Juga : SDN Bunisari Disegel Ahli Waris, Ini Pernyataan dan Sikap Disdik KBB
Hanya saja, sambung dia, pihak ahli waris memiliki data berupa akta jual beli (AJB) yang menjadi dasar bahwa mereka memiliki hak kepemilikan atas tanah tersebut.
"Hal yang seperti ini kan berproses. Kami merekomendasikan agar urusan tanah bisa diselesaikan dengan proses yang semestinya tanpa melakukan tindakan-tindakan tidak baik seperti yang sudah terjadi sebelumnya," ujarnya.
"Penyegelan tersebut sudah tiga kali terjadi. Artinya tidak hanya sekali dan jangan sampai terulang untuk keempat kalinya," sambungnya.
Baca Juga : Gerbang Sekolah Disegel dan Dilas, Ratusan Murid SDN Bunisari Terlantar
Makanya, terang dia, semua pihak perlu duduk bersama dan rencananya hari ini semua akan duduk bersama, mulai dari Disdik KBB, Pemdes, ahli waris, bagian hukum dan semua pihak yang berkompeten, termasuk dari Komisi IV DPRD KBB.
Halaman :
