Sekelumit Kisah Lahirnya Bandung Barat, Sebuah Narasi Kegigihan, Persatuan dan Harapan

INILAHKORAN, Ngamprah – Lebih dari satu dekade lalu, tepatnya pada 2 Januari 2007, sebuah undang-undang mengubah peta jawa barat, dan jadi sejarah KBB. 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 secara resmi membentuk Kabupaten Bandung Barat (KBB), sebuah wilayah otonom baru yang lahir dari perjuangan panjang dan aspirasi masyarakat. 

Kisah dibalik pembentukan KBB adalah sebuah narasi tentang kegigihan, persatuan, dan harapan akan masa depan yang lebih baik.
 
Awal Mula Sebuah Mimpi
 
Ide pemekaran wilayah Bandung bagian barat sebenarnya sudah muncul sejak tahun 1990-an. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat kala itu mengindikasikan rencana penataan wilayah yang lebih luas. 

Namun, dinamika sosial dan politik yang berkembang, ditambah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi momentum penting bagi aspirasi pemekaran ini.
 
DPRD Kabupaten Bandung merespons dengan mengeluarkan keputusan yang menyetujui pemekaran wilayah sebagai jawaban atas permohonan dari pemerintah kabupaten. 

Meski sempat tertunda lantaran adanya aspirasi peningkatan status Kota Administratif Cimahi, semangat untuk membentuk KBB tidak pernah padam.
 
Gelombang Dukungan Masyarakat
 
Pada tanggal 20 Agustus 1999, Forum Pendukung Percepatan Pemekaran Kabupaten Bandung Barat (FP3KB) lahir. Dipimpin oleh Drs. H. Endang Anwar, forum ini menjadi motor penggerak utama dalam menyuarakan aspirasi masyarakat. 

Dengan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, FP3KB menggelar rapat akbar yang membangkitkan semangat dan dinamika politik di wilayah Bandung Barat.
 
Tak hanya FP3KB, berbagai kelompok masyarakat seperti Forum Peduli Bandung Barat, Forum Pemuda Bandung Barat, dan Forum Bandung Barat Bersatu turut memberikan dukungan. 

Mereka secara sistematis melakukan tekanan kepada pemerintah kabupaten dan provinsi untuk mewujudkan KBB. 

Aksi pengerahan massa ke DPRD Kabupaten Bandung pada November 2001 menjadi salah satu bukti nyata dari kuatnya dukungan masyarakat.
 
Komite Pembentukan dan Perjuangan Tanpa Henti
 
Untuk lebih mengefektifkan perjuangan, dibentuklah Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat (KPKBB) pada 16 November 2002. 

Di bawah kepemimpinan Drs. H. Endang Anwar, KPKBB terus berupaya memperjuangkan pembentukan KBB. Aksi demonstrasi dengan mengerahkan ribuan orang pada 7 Januari 2004 menjadi puncak dari perjuangan mereka.
 
Titik Terang dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007
 
Respons terhadap tuntutan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bandung membentuk Tim Teknis Penataan Wilayah Kabupaten Bandung. 

Tim ini bekerja sama dengan enam perguruan tinggi untuk melakukan kajian mendalam. Hasil kajian ini kemudian ditindaklanjuti dengan persetujuan dari DPRD Kabupaten Bandung terhadap pembentukan KBB.
 
Setelah melalui proses panjang dan berliku, akhirnya pada tanggal 2 Januari 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat disahkan. 

Wilayah KBB terdiri dari 15 kecamatan, meliputi Lembang, Parongpong, Cisarua, dan wilayah lainnya.
 
Era Baru dan Pembangunan Berkelanjutan
 
Peresmian KBB dilakukan pada 19 Juni 2007, dengan dilantiknya Drs. Tjatja Kuswara As, MH, M.Si sebagai Pejabat Bupati Bandung Barat. 

Tugas utama beliau adalah mempersiapkan struktur pemerintahan daerah, menyelenggarakan pemerintahan, memfasilitasi pembentukan DPRD, dan memfasilitasi pemilihan bupati dan wakil bupati definitif.
 
Pada tanggal 17 Juli 2008, Drs. H. Abubakar, M.Si dan Drs. H. Ernawan Natasaputra, M.Si dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati pertama KBB. 

Pembangunan terus berlanjut, dengan ditetapkannya Kecamatan Saguling sebagai kecamatan ke-16 pada tahun 2011 dan ditetapkannya tanggal 19 Juni sebagai hari jadi KBB pada tahun 2012.
 
Pembangunan gedung perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dimulai pada 23 April 2012 dan diresmikan pada 3 April 2013. Gedung ini menjadi simbol kebanggaan masyarakat dan pusat pemerintahan KBB. ***