Selain Upaya Hukum, Ini Upaya Lain PTPN Menyelamatkan Aset Lahannya yang Diokupasi Oknum Masyarakat

INILAHKORAN, Bogor - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional II Gunung Mas terus melakukan upaya penyelamatan aset-aset lahannya.

Dari total luas lahan konsesi PTPN untuk hak guna usaha (HGU) 1.623 hektare, sekitar 400 hektarenya diokupasi oknum-oknum masyarakat.

"Kami melakukan upaya hukum bagi oknum masyarakat yang melakukan okupasi pada lahan kebun teh milik PTPN I Regional II. Perkaranya ada yang sudah inkracht. dan ada juga yang masih bersidang di meja persidangan," kata Asisten Manager Legal Gunung Mas Asep Zaenal Muttaqin kepada wartawan, Kamis 13 November 2025.

Asep Zaenal Muttaqin menerangkan, hampir setiap tahun ada oknum masyarakat yang mengokupasi lahan PTPN I Regional II yang dituntut di meja pengadilan.

"Terakhir ada 3 orang pengusaha properti yaitu GH, SH dan SK yang bakal segera menjadi terdakwa, karena menyerobot lahan negara (PTPN)," terangnya.

Selain upaya hukum, tutur Asep Zaenal Muttaqin. Pihaknya, dibantu Pemkab Bogor juga melakukan komunikasi atau mediasi dengan organisasi massa yang menyerobot lahannnya.

Hal itu dilakukan, agar tidak menjadi dampak sosial di masyarakat, akibat menggarap pertanian di lahan milik PTPN I Regional II.

"Kami juga memberikan solusi alternatif terbaik di luar meja pengadilan, agar masyarakat secara sadar ikut membantu mengamankan aset negara sesuai dengan prosedurnya," tuturnya.

Sementara, langkah pencegahan penyerobotan lahan dengan memasang kepemilikan lahan milik PTPN I Regional II.

"Kami juga melakukan pemasangan plang kepemilikan lahan dan memperbaiki atau memperbarui tapal atau patok batas aset lahan, dengan pemilik lahan milik pihak lain," lanjutnya.

Sementara itu, Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor I Gusti Ngurah Agung Ary Kesuma mengatakan bahwa perkara penyerobotan lahan milik PTPN I Regional II, dengan luas 1.000 meter, di Desa Citeko, Cisarua sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Cibinong.

"Berkas perkara tiga tersangka GH, SH dan SK sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Cibinong, kini tinggal menunggu penetapan waktu sidangnya," kata I Gusti Ngurah Agung Ary Kesuma.