Sembilan Bulan Pemerintahan Farhan, Akademisi Sebut Kota Bandung Butuh Kolaborasi Lebih Kuat

INILAHKORAN.ID - Kinerja Wali Kota Bandung selama sembilan bulan pertama masa kepemimpinannya dinilai berada pada jalur yang tepat. Namun penguatan program prioritas dan kolaborasi internal serta eksternal, masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera diperkuat agar kebijakan berjalan lebih efektif.

Penilaian tersebut disampaikan Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad) Muradi dalam Forum Profesor Bandung bertajuk “Catatan Kritis Akhir Tahun 2025 dan Proyeksi Kinerja Wali Kota Bandung Tahun 2026” yang diinisiasi Indonesian Politics Research & Consulting (IPRC).

“Belum satu tahun, dan kita tunggu sama-sama evaluasi yang lebih detail. Tapi poin pentingnya, arahnya sudah on the track,” kata Muradi, Senin 15 Desember 2025.

Menurutnya, fase awal kepemimpinan seharusnya difokuskan pada penajaman program prioritas yang jelas dan terukur. Selain itu, koordinasi internal di lingkungan Pemkot Bandung perlu diperkuat agar program unggulan tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Yang pertama tentu harus ada program prioritas. Yang kedua kolaborasi dan koordinasi internal, terutama antara wali kota, sekda dan dinas-dinas supaya program unggulan itu bisa dielaborasi dengan baik,” ucapnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi eksternal, khususnya dengan perguruan tinggi. Menurutnya, selama ini terdapat ruang kosong antara kajian akademik dan kebutuhan teknis pemerintah daerah di lapangan.

“Forum ini memang ingin mengisi ruang yang hampir kosong. Kampus jangan hanya di menara atas, tapi juga bisa menyentuh kebutuhan teknis di lapangan. Supaya ada linkage yang nyata antara kampus dan Pemkot,” ujar dia.

Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut baik masukan dari Forum Profesor Bandung dan menilai pandangan akademisi sangat dibutuhkan untuk menjaga objektivitas kebijakan.

“Saya memang menunggu masukan dari forum guru besar ini. Kita butuh pandangan yang lebih clear dan objektif, karena dalam pemerintahan itu banyak kepentingan dan subjektivitas,” kata Farhan.

Ia mengakui, rutinitas birokrasi kerap membuat fokus pada hal-hal administratif. Sementara aspek substansial berpotensi terabaikan. 
“Kalau sudah terlalu lama di rutinitas, yang dianggap penting itu cuma yang rutin. Yang esensial dan substansial bisa kelewat. Nah, di sinilah peran akademisi,” ucapnya.

Menurutnya, kerja sama dengan perguruan tinggi ke depan harus lebih dari sekadar nota kesepahaman. Kata ia, Pemkot Bandung membutuhkan mitra akademik yang dapat menjadi rujukan konkret dalam perumusan kebijakan. “Kritik dan saran tidak masalah. Justru selama masih dikritik, artinya masih ada kepedulian. Kalau sudah tidak dikritik, itu yang bahaya,” ujarnya.