Sentil Ketimpangan Ekonomi, Dedi Mulyadi Dorong APBD Jabar Lebih Merata

INILAHKORAN.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan sejatinya persoalan utama Indonesia saat ini bukan terletak pada ketersediaan uang, melainkan pada ketimpangan distribusi kepemilikan kekayaan.

Menurutnya, disparitas yang tinggi membuat sebagian kecil kelompok menguasai sumber daya finansial secara berlebih, sementara mayoritas masyarakat justru terdampak secara ekonomi.

"Problem Indonesia itu bukan persoalan uang. Problem Indonesia, problem jawabannya adalah kepemilikan uangnya terjadi disparitas yang sangat tinggi. Kenapa? Uang yang terjadi disparitas hanya dipegang oleh beberapa orang, itu menyengsarakan orang lain," ujar Dedi di Gedung Pakuan baru-baru ini.

Ia menjelaskan, dampak ketimpangan tersebut semakin terasa saat terjadi inflasi. Kelompok masyarakat menengah ke bawah menjadi pihak yang paling terdampak, sementara kelompok berpenghasilan tinggi relatif tidak terpengaruh.

"Kenapa? Rakyat kebagian inflasinya, rakyat kebagian kenaikan harganya, sedangkan dia yang menikmati banyak uangnya. Orang beli beras yang uangnya di dompetnya Rp2 miliar, sama harga berasnya dengan uang yang dia dapat Rp30 ribu kuli harian di Bandung," katanya.

Sebab itu, Dedi menekankan pentingnya arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat yang lebih merata dan menjangkau wilayah yang belum tersentuh industrialisasi.

Ia mencontohkan perbedaan kondisi antara wilayah industri seperti Bekasi dengan daerah seperti Kuningan dan Ciamis. Meski secara nominal pendapatan di Bekasi lebih tinggi, biaya hidup di wilayah tersebut juga lebih besar karena hampir seluruh kebutuhan harus dibeli.

Sebaliknya, di daerah seperti Kuningan dan Ciamis, masyarakat masih memiliki akses terhadap sumber daya alam yang memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri, seperti air, pangan, hingga hasil ternak.

"Maka angkanya adalah bukan angka kemiskinan. Menurut saya, adalah angkanya angka kesejahteraan," ujarnya.

Untuk itu, ia mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Jawa Barat, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, hingga konektivitas jalan. Langkah ini dinilai penting agar tidak ada lagi daerah yang tertinggal dan kesenjangan antarwilayah bisa ditekan.***