Setahun Pimpin KBB, Ketua Puskapol Ekbang Soroti Kinerja Jeje-Asep

INILAHKORAN.ID – Tak terasa setahun sudah Jeje Ritchie Ismail dan Asep Ismail menakhodai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat. Segudang pekerjaan rumah masih menunggu untuk diselesaikan Duo Ismail ini. 

Berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung Barat (KBB) dan BPS Provinsi Jawa Barat menunjukkan gambaran dengan capaian tertentu yang perlu apresiasi dan sisi lain yang membutuhkan perbaikan lebih lanjut.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 71,65 pada 2025, naik dari 70,77 di tahun sebelumnya. Namun kenaikan ini tidak dianggap signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup, pendidikan, dan standar hidup masyarakat.

Perbandingan dengan Provinsi Jawa Barat menunjukkan jarak yang masih ada, IPM Jawa Barat mencapai 75,90 pada 2025, naik dari 74,92 tahun lalu.

Persentase Penduduk Miskin turun dari 10,49% (2024) menjadi 9,87% (2025), menandakan kemajuan ekonomi masyarakat. Walaupun demikian, angka ini masih lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi yang berada di angka 7,02%, menunjukkan tantangan besar dalam pengentasan kemiskinan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sedikit menurun dari 6,75% menjadi 6,6%. Angka ini cukup sejalan dengan rata-rata Jawa Barat yang mencapai 6,77% pada 2025, meskipun pasar kerja lokal masih menghadapi hambatan serupa.

Indeks Gini tercatat 0,4, yang mengindikasikan ketimpangan pendapatan dan pengeluaran masih terjadi. Distribusi ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan belum merata, dengan kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin yang masih terasa.

Laju Pertumbuhan Ekonomi mencapai 4,94% pada 2025, sedikit menurun dari 5,00% tahun sebelumnya, menunjukkan pertumbuhan stabil namun melambat.

Sementara itu, PDRB per Kapita naik dari sekitar Rp30,622 ribu menjadi Rp32,500 ribu, tetapi masih jauh tertinggal dari rata-rata Jawa Barat yang lebih dari Rp56 juta per kapita.

Pembangunan infrastruktur meliputi ruas jalan, drainase, dan fasilitas umum mendapatkan percepatan dalam setahun terakhir. Namun, kritik dari masyarakat menyebutkan, proyek-proyek tersebut belum memberikan dampak sosial-ekonomi yang luas, terutama di wilayah pinggiran dan pedesaan.

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasi peningkatan mencapai target 100% dengan pertumbuhan yang relatif moderat. Beberapa sektor usaha dan pajak daerah menunjukkan kenaikan, namun beberapa lainnya seperti Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, serta Opsen PKB yang dikelola Samsat tidak mencapai target. Hal ini membuat basis PAD yang kuat dan berkelanjutan belum terwujud secara signifikan.

Ketua Pusat Kajian Politik, Ekonomi, dan Pembangunan, Holid Nurjamil pun memberikan kritik terhadap kinerja pemerintahan Jeje–Asep setelah setahun berkuasa.

"Reformasi birokrasi terkesan mandek. Sampai tanggal 20 Februari 2026, masih banyak kekosongan jabatan pimpinan tinggi pratama pada bidang Administrasi dan Pengawasan, yang menyebabkan prosedur administratif rumit dan pelayanan publik lambat," kata Holid, Jumat 20 Februari 2026.

Selain itu, terang Holid, inovasi daerah belum terlihat secara nyata, baik dalam transformasi digital publik maupun inisiatif ekonomi berbasis teknologi lokal.

"Jadi, kepemimpinan bupati dinilai masih terlihat gamang, terbukti dari sejumlah kebijakan yang kurang konsisten dan minim terobosan strategis untuk mempercepat pembangunan," terangnya.

Akibatnya, lanjut Holid, administrasi di tingkat OPD dan pelayanan publik sering terhambat, yang berpotensi memengaruhi efektivitas program pembangunan dan minat investasi di daerah.

"Setahun waktu memimpin sudah cukup untuk memahami tantangan struktural yang ada, namun belum cukup untuk menunjukkan transformasi yang kuat sesuai dengan aspirasi masyarakat Bandung Barat," bebernya.

Lebih lanjut Holid mengungkapkan, evaluasi satu tahun kepemimpinan menggambarkan gambaran yang beragam, ada capaian positif di beberapa indikator makro, tetapi juga tantangan strategis yang belum terselesaikan.

"Kemiskinan menurun namun masih tinggi dibanding provinsi, pertumbuhan ekonomi stabil namun melambat, dan pendapatan per kapita masih jauh di bawah rata-rata regional," ujarnya.

Sementara itu, reformasi birokrasi dan inovasi daerah membutuhkan momentum baru untuk menghadapi dinamika global dan kebutuhan lokal.

"satu tahun pengalaman kepemimpinan diharapkan menjadi fondasi untuk memahami permasalahan riil masyarakat, sehingga visi Amanah dapat terwujud melalui kebijakan yang lebih tajam, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan warga Bandung Barat," tandasnya. ***