Siap Rekonstruksi Kampung Adat Ciptamulya, Pemprov Jabar Tunggu Restu Adat Kasepuhan

INILAHKORAN.ID - Sebanyak 51 bangunan yang musnah dilalap api di Kampung Adat Ciptamulya, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, dipastikan akan dibangun kembali Pemprov Jabar. 

Namun, proses rekonstruksi belum dapat dimulai dalam waktu dekat. Pasalnya, masyarakat Kasepuhan Kampung Adat Ciptamulya memiliki ketentuan adat yang melarang aktivitas pembangunan selama bulan Safar.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jabar Iendra Sofyan mengatakan, fokus utama saat ini adalah memulihkan tempat tinggal warga yang kehilangan rumah akibat kebakaran.

"Untuk rekonstruksi ini pertama tentunya yang perlu kita bangun adalah rumah penduduk. Hal ini sebetulnya kan Pak Gubernur sudah menyampaikan akan membantu untuk 51 unit rumah ya, yang disampaikan kepada KK-nya masing-masing," ujar Iendra, Senin (27/7/2026).

Selain hunian warga, rekonstruksi juga mencakup pembangunan kembali Imah Gede atau Bumi Ageng yang menjadi pusat aktivitas adat sekaligus simbol penting keberlangsungan tradisi masyarakat Kasepuhan.

"Karena ini rumah adat, sehingga perlu dibangun yang namanya Imah Ageng atau Bumi Ageung atau Imah Gede begitu ya. Paling tidak dua komponen itu, rumah dan Bumi Ageung itu yang harus dibangun segera," ucapnya.

Pemulihan kawasan adat tersebut juga akan menyasar berbagai fasilitas penunjang, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Mulai dari panggung pertunjukan budaya, hingga leuit atau lumbung padi yang selama ini menjadi penopang sistem ketahanan pangan keluarga adat.

"Tentunya nanti ada perlu ada tambahan lain seperti misalnya apa namanya panggung pertunjukan gitu ya dan lain sebagainya, termasuk di dalamnya leuit ya, jadi setiap rumah paling tidak punya satu leuit," katanya.

Meski dukungan pemerintah telah tersedia, pelaksanaan pembangunan harus menyesuaikan kalender adat yang diyakini masyarakat Kasepuhan. Karena itu, proses rekonstruksi diperkirakan baru bisa dimulai pada September 2026.

"Karena ini kampung budaya, sehingga tahap rekonstruksi ini tidak bisa dilakukan dengan segera. Karena mereka punya pemahaman budaya atau adat tidak boleh melakukan konstruksi pada saat bulan Safar begitu. Jadi kemungkinan kira-kira akan dilakukannya bulan September," tuturnya.

Menunggu berakhirnya masa pantangan tersebut, warga akan memanfaatkan waktu untuk menyiapkan bahan bangunan tradisional yang diperlukan dalam proses rekonstruksi.

"Tapi saya kira di masa bulan Agustus ini mereka bisa melakukan pengumpulan material ya, kayunya, kemudian biliknya begitu, ijuknya. Jadi nanti pada saat lepas bulan Safar mereka sudah bisa mulai membangun kembali," katanya.

Iendra menegaskan, Pemprov Jabar tidak akan mengabaikan kearifan lokal yang selama ini menjadi fondasi kehidupan masyarakat adat. Bantuan pemerintah tetap diberikan, namun pelaksanaannya mengikuti sepenuhnya aturan yang berlaku di lingkungan Kasepuhan.

"Betul, keyakinan atau kepercayaan mereka seperti itu. Tapi nanti bantuan mah tetap disalurkan ya," ujarnya.

Dia menjelaskan, dukungan anggaran rekonstruksi tidak disalurkan melalui Disparbud Jabar, melainkan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jawa Barat karena program tersebut masuk dalam kategori pembangunan kawasan permukiman dan desa.

"Anggarannya ini dari provinsi disalurkannya tidak lewat Disparbud, tetapi lewat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa karena ini masuk dalam konteks perkampungan ya, kampung atau desa begitu," ucapnya.

Lebih jauh, pemerintah juga tidak akan mencampuri desain maupun teknis pembangunan rumah adat. Seluruh proses, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, akan berada di tangan masyarakat adat agar keaslian arsitektur dan nilai budaya Kasepuhan tetap terjaga.

"Tidak, kemungkinan tidak ya. Jadi ini betul-betul nanti akan dilakukan dari mulai perencana, teknis, kemudian budayanya, kemudian keyakinannya itu kepada masyarakat setempat," tandasnya.