Sidak Proyek Hotel Prima Katulampa, Komisi III DPRD Segera Panggil OPD dan Pengembang

INILAHKORAN.ID - Usai menampung aspirasi masyarakat yang terganggu dengan adanya pembangunan Hotel Prima Katulampa, Komisi III DPRD Kota Bogor melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor Abdul Rosyid menuturkan, sidak dilakukan untuk memastikan langsung kondisi di lapangan sebelum pihaknya memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) maupun manajemen hotel ke gedung DPRD Kota Bogor.

"Kami menindaklanjuti atas aduan warga masyarakat minggu lalu, bahwa di RT 1/19 Katulampa ada pembangunan Hotel Prima Katulampa yang sekarang sedang berjalan ini," kata Rosyid di lokasi pembangunan Hotel Prima, Selasa (19/5/2026).

Dia memaparkan, untuk keluhan warga di antaranya terkait kebisingan proyek hingga dampak pembangunan terhadap rumah warga sekitar. Ada beberapa poin yang disampaikan warga terutama kebisingan yang ditimbulkan.

"Hasil sidak ini akan menjadi bahan Komisi III untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, termasuk mengecek aspek perizinan dan analisis mengenai dampak lingkungan proyek pembangunan hotel," paparnya.

Selain itu, Komisi III juga menyoroti potensi kemacetan akibat aktivitas hotel di kawasan Katulampa. Keberadaan pusat bisnis harus diimbangi dengan infrastruktur jalan yang memadai agar tidak menimbulkan bottleneck atau titik kemacetan baru.

"Kami juga ingin memastikan bahwa sarana transportasi dari mulai hotel ini sampai ke pertigaan jangan sampai terjadi bottleneck. Karena walau bagaimanapun, ketika terjadi ada pusat bisnis, pusat pendidikan, harus dilengkapi dengan infrastruktur jalan yang memadai," terangnya.

Rosyid menekankan, DPRD Kota Bogor akan segera memanggil pihak terkait untuk meminta penjelasan mengenai pembangunan tersebut.

"Pekan depan akan kami langsung panggil pihak terkait, dari mulai OPD dulu yang akan kami panggil, kemudian setelah itu manajemen hotel," tegasnya.

Rosyid menambahkan, pihaknya tidak segan meminta penghentian sementara pembangunan apabila pihak hotel tidak kooperatif memenuhi panggilan DPRD.