Sikap Kami: Deposito Bukan Omon-omon

TERNYATA memang ada deposito pemerintah Jawa Barat di bank. Tentu, bukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Melainkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Nilainya, hingga akhir September 2025, diperkirakan pada kisaran Rp300-an miliar.

BLUD memang otonom. Terutama dalam hal keuangan. Tapi, tetap saja dia menjadi bagian dari pemerintah daerah. Pejabatnya pun ditetapkan oleh kepala daerah. BLUD adalah bagian dari perangkat pemda, dengan status hukum tak terpisah dari pemda.

BLUD di Jawa Barat itulah, yang oleh Bank Indonesia, berdasarkan data, memiliki deposito di bank. BI tak merinci BLUD yang mana, nilai depositonya berapa, dan ditempatkan di bank mana.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, setelah bertemu BI, membenarkan deposito BLUD di luar kas daerah. Katanya, Itu jadi kewenangan BLUD masing-masing.

Bahwa data duit Pemprov Jabar –termasuk BLUD itu—ada yang parkir di perbankan, ada benarnya juga ternyata. Setidaknya pada angka Rp3,8 triliun tadi. Plus deposito BLUD. Setidaknya pada catatan data akhir September 2025.

Kenapa data akhir September 2025? Itu data yang dilansir Bank Indonesia. Bank Sentral itu pun hanya merilis statistik itu sebulan sekali. Tak mungkin BI menyodorkan angka faktual harian sebagai bahan publikasi. Sekali sebulan mereka mempublikasikannya melalui Stastistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI). Data itulah yang dikutip Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. 

Lalu, tiba-tiba semuanya ribut. Berisik. Saling menunjukkan ego yang kuat. Saling sindir, saling tantang. Padahal, tak ada juga Purbaya, dalam pernyataannya, menuding daerah tertentu, mendepositokan duitnya. Termasuk Jawa Barat, juga tak ditudingnya. Dia hanya menyampaikan secara umum. Ada duit yang mengendap, ada yang didepositokan. Baginya, itu tidak bagus untuk menumbuhkan ekonomi.

Maka, perdebatan-perdebatan yang muncul, kemudian tidak lagi substantif. Apalagi, Dedi Mulyadi bahkan memimpin rombongan Pemprov Jabar menyelaraskan data ke Kementerian Dalam Negeri dan Bank Indonesia. Sebagian pihak menyebut perdebatan ini tak lebih dari sekadar mencari panggung.

Sayang sekali, energi kita, terutama energi para pejabat, habis hanya untuk urusan yang tak substansial ini. Urusannya yang hanya bisa melambungkan –atau menenggelamkan—namanya.

Dan, dalam hal ini, harus kita akui, Purbaya jadi pemenang. Pertama, dia membawa data Bank Indonesia, yang rilis sebulan sekali. Dia paham, tujuannya bukan soal angka, melainkan mendorong daerah agresif belanja. Kedua, faktanya memang benar ada deposito yang dilakukan BLUD, salah satu organ pemerintah Jawa Barat. (*)