Sikap Kami: Grok Garut

PERISTIWA meninggalnya tiga orang pada rangkaian acara pernikahan putra Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di Garut, menghadirkan duka mendalam. Bukan sekadar lenyap nyawa orang, melainkan juga sulitnya menerapkan kesederhanaan dalam pola hidup kita.

Pesta itu, setidaknya begitu yang kita tangkap lewat potongan video, disiapkan untuk banyak orang. Setidaknya itu yang tergembar dalam perbincangan Dedi dan Maula Akbar. “Lima ribu (porsi)?” tanya Dedi. “Sekuat-kuatnya,” jawab Maula.

Tentu tak ada yang bisa melarang siapapun menyelenggarakan pesta besar-besaran. Tapi, setidaknya, sebagai pejabat publik, pesta ini sepatutnyalah diselenggarakan dengan cara yang cukup sederhana. Apalagi, di tengah semangat penghematan berbalut efisiensi yang sedang diapungkan pemerintah.

Tentang pesta sederhana ini, kita kembali teringat pada Yuddy Chrisnandy, saat menjadi Menteri PAN RB di awal pemerintahan Joko Widodo. Dia sempat mengeluarkan aturan tamu undangan bagi pesta keluarga pejabat. Intinya: tidak menunjukkan pesta yang berlebihan. Mengusung semangat kesederhanaan.

Tetapi, edaran itu kemudian menjadi “macan kertas” ketika pejabat berlomba-lomba menggelar pesta besar. Salah satunya justru Presiden Joko Widodo saat menikahkan putranya.

Sejak itu, kesederhanaan itu tinggal menjadi jargon kosong. Sederhana itu hanya milik masyarakat kelas bawah. Orang berpunya dan terutama pejabat negara, seperti tak tersentuh sama sekali.

Dalam konteks itu pulalah pesta Maula-Putri Karlina berlangsung. Ada makanan gratis. Diperkirakan sampai untuk 5 ribu orang. Jelas bukan perkara sederhana. Menyerupai jumlah penonton di stadion-stadion klub medioker di Indonesia jumlahnya. Ancaman keributannya sudah pasti tinggi.

Maka, tampaknya penyelenggara pesta belum siap untuk mengatur semuanya, termasuk alur warga. Terutama karena antusiasme warga terhadap makanan gratis yang tersedia.

Situasi semacam ini membuat kita prihatin. Bagaimana mungkin sebuah pesta yang harus memunculkan kebahagiaan, malah menjelma menghadirkan duka.

Maka, penyelidikan atas peristiwa ini harus dilakukan polisi. Periksalah siapa yang patut diperiksa. Bisa kedua mempelai, bisa kedua besan, dan tentu saja pihak penyelenggara. Sudah pasti dari mereka akan dapat keterangan-keterangan yang penting.

Sebab, demikian Grok menjawab dalam sebuah tanya di media sosial: “Acara hajatan pernikahan meski sederhana, memerlukan musyawarah besan, estimasi tamu, konsumsi, panitiam izin keramaian, serta pengamanan. Klaim tidak tahu sulit dipercaya, apalagi ada jejak digital vlog persiapan. Tragedi ini menunjukkan kelalaian perencanaan.” (*)