Sikap Kami: Jalan Dedi Mulyadi

GUBERNUR Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, berkali-kali mengkritik kondisi jalan di Jawa Barat. Pada beberapa kesempatan, kesannya justru cenderung sinis.

Salah satunya ketika dia mengatakan jika berkendara dari timur ke barat Jawa, jika kendaraan sudah mulai bergoyang-goyang, maka itu berarti sudah masuk Jawa Barat. Sinisme semacam itu terkesan merendahkan.

Itu sebabnya, dia pun berniat menggenjot infrastruktur, salah satunya jalan. Bahkan, agak aneh, dia punya wacana memanfaatkan duit hasil pajak kendaraan untuk memperbaiki jalan di Jawa Barat.

Sebenarnya, bagaimana kondisi jalan di Jawa Barat? Dalam konteks ini, karena dia bicara sebagai Gubernur Jabar terpilih, tentu kita pahami yang dia fokuskan adalah jalan provinsi. Sebab, itulah kewenangannya nanti.

Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DMPR) Jawa Barat mencatat kemantapan jalan (provinsi) Jawa Barat hingga akhir 2024 adalah 86,44%. Ada 2.362,183 km jalan provinsi di Jabar. Artinya, 2.042,23 km dalam kondisi mulus, sisanya 319,953 km yang belum mulus.

Apakah jalan (provinsi) Jabar kurang mantap dibanding provinsi tetangga? Tidak juga. Merujuk data Kementerian PUPR tahun 2023, saat kemantapan jalan Jabar 88,81% mantap, Jawa Tengah juga cuma 88,40%. Jawa Timur pun tak beda jauh, 89,09%. 

Di wilayah Jawa, yang cukup bagus hanyalah Banten. Kemantapan jalan mereka 91,44%. Tapi harap dicatat, jalan provinsi Banten hanya 856,99 km. Jauh di bawah Jabar yang 2.096,65 km.

Jadi, jalan manakah di Jabar yang banyak rusak itu? Kita menduga, Dedi salah kutip. Yang banyak rusak adalah jalan milik kabupaten terutama. Itu juga keluhan-keluhan yang marak di beragam media sosial.

Lagi-lagi, itu juga terkonfirmasi dari dari data Kementerian PUPR. Tahun 2023, tingkat kemantapan jalan kabupaten di Jabar adalah 81,89%. Tapi, itu pun masih lebih baik dibanding rata-rata provinsi di Indonesia.

Jadi, relevankah memberikan anggaran luar biasa bagi perbaikan jalan di Jabar? Untuk jalan provinsi, berdasarkan data itu, untuk perbaikan jalan di Jabar hanya butuh Rp1,6 triliun. Itu untuk perbaikan. Di luar pemeliharaan. Di luar rekonstruksi jalan yang umur teknisnya sudah lanjut. Di luar jika pemprov hendak melakukan intervensi, membantu kabupaten yang jalannya banyak rusak.

Buat kita, kesan bahwa jalan (provinsi) di Jabar itu buruk, berdasarkan data itu, cenderung tak berdasar. Setidaknya, tidak juga buruk dibanding daerah tetangga lain. Jadi? Ya kita tingkatkan kemantapannya, tapi tak perlu pula mendramatisir keadaan. (*)