Sikap Kami: Kebijakan Tak Bijak!

DI Jakarta, indikasi tak sedikit program Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanpa persiapan matang, makin jelas terlihat. Tak terkondisikan dari hulu sampai hilir. Situasi ini potensial memunculkan kebijakan tambal sulam.

Adalah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menyiratkan indikasi itu. Dedi kemarin berada di Jakarta. Pernyataannya mencuat saat ditanya wartawan, apakah Pemprov Jabar akan turut serta dalam memberikan subsidi transportasi massal Transjabodetabek.

Dalam sebuah pernyataannya, Dedi berujar begini: “Saya mendorong anak-anak sekolah pergi ke sekolah untuk tidak bawa kendaraan bermotor saja. Itu kan ke depan harus saya pikirkan bus sekolah bagi mereka, alat transportasi publik, karena mereka jarak ke sekolahnya jauh,” katanya.

Tiga fakta mencuat: bus sekolah tak ada, transportasi publik bermasalah, dan jarak sekolah tak semuanya dekat, banyak juga yang jauh. Dan, Pemprov Jabar baru memikirkan ketika kebijakannya sudah diberlakukan.

Lalu, bagaimana dengan kebijakan-kebijakan Pemprov Jabar yang cenderung memaksakan kehendak di sektor pendidikan? Maka, bisalah disebut program tersebut punya kecenderungan arogan.

Sebagai sebuah pemerintahan yang salah satu tugasnya sebagai pelayan, semestinya Pemprov Jabar menyiapkan dulu sarana dan infrastruktur pendukung programnya. Jika tidak, maka itu bisa menyiksa warga.

Dalam hal kebijakan larangan menggunakan sepeda motor ke sekolah, atau kebijakan yang akan datang, sekolah mulai pukul 06.30 WIB, jelas tiadanya perangkat pendukung itu, akan menyusahkan pelaku pendidikan.

Bagaimana para pelajar harus berangkat, mungkin selepas subuh, karena jaraknya jauh? Apakah Pemprov Jabar sudah memikirkan risiko buruk  yang mungkin dihadapi pelajar? Tampaknya belum.

Kebijakan-kebijakan sporadis, spontanitas ini, terlalu banyak di Pemprov Jabar era sekarang. Kita khawatir, jika kebijakan tanpa landasan berpijak yang jelas, tanpa berpikir dengan hati, maka yang muncul kemudian adalah kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan warga.

Cara-cara tersebut, dengan glorifikasi berlebihan, sangat mungkin untuk mendongkrak popularitas pemimpin. Tapi, apakah artinya seorang pemimpin yang diperlakukan seperti “hero”, namun pada kenyataannya menghadirkan banyak kesulitan untuk warga?

Kita perlu mengingatkan hal ini karena sekali lagi, salah satu fungsi pemerintahan dan aparaturnya, adalah untuk melayani masyarakat, menyediakan fasilitas untuk kesejahteraan bersama. Untuk itulah mereka dibayar negara melalui pengumpulan uang pajak rakyat. (*)