Sikap Kami: Makeup Kemiskinan

BAHKAN, prabowo subianto pun mengakui ironisme itu. Indonesia mampu masuk menjadi anggota G20 sebagai negara dengan ekonomi terbesar ke-16 di dunia. Tapi, angka kemiskinan masih tinggi.

Dari mana ironisme ini muncul? Kita menebak, karena negeri ini menjadikan kemiskinan sebagai alat politik. Dia dijadikan bedak yang memoles kinerja pemerintah. Karena itu, kita tak pernah jujur dengan kemiskinan. Jika kita “mengakali” angka itu, bagaimana mungkin kita bisa memerangi kemiskinan?

Coba kita tengok angka-angka ini. Sejak 2014, angka kemiskinan kita terus turun. Dari 11,25% menjadi 9,03% tahun 2024 ini. Angka kemiskinan itu hanya sempat naik pada 2020 dan 2021 sebagai dampak pandemi Covid-19.

Saat ini, setidaknya hingga Maret 2024, warga dalam kategori miskin di Indonesia sebanyak 25,22 juta jiwa. Dibanding Maret 2023, terjadi penurunan 0,68 juta dan 1,14 juta dibandingkan September 2022.

Betulkah? Ingin kita mempercayai data itu. Tapi, secara logika, sulit kita terima. Terlebih, di tengah kesulitan ekonomi seperti saat ini, di mana banyak warga kelas menengah yang kini terjerembab pada kelompok miskin.

Secara hitung-hitungan di atas kertas, dalam situasi seperti saat ini, di mana warga kian berteriak tentang kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, terjadinya penurunan tingkat kemiskinan seperti sebuah kemustahilan. Tapi, data itulah yang terjadi.

Soal perbedaan angka kemiskinan ini pun menjadi sorotan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Mereka heran, pemerintah mengutip data BPS menyebut warga miskin hanya 25,22 juta. Padahal, data BPJS mencatat golongan masyarakat miskin Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS lebih dari 96 juta. Apakah peserta PBI itu miskin atau pura-pura miskin?

Dalam kaitan ini, maka hal pertama yang seharusnya dilakukan pemerintahan prabowo subianto untuk berperang melawan kemiskinan, adalah memperbaiki data. Data yang dibutuhkan adalah data yang jujur. Tak perlu dipoles-poles hanya untuk menyiratkan bahwa pemerintah berhasil mengentaskan kemiskinan.

Dengan basis data yang akurat, pemerintahan Prabowo setidaknya memiliki pijakan yang komprehensif untuk mengatur langkah dan strategi memperbaiki ekonomi rakyat. Jika data yang disodorkan hanyalah angka-angka yang membuat “pemimpin senang”, maka upaya memerangi kemiskinan itu akan menjadi sia-sia.

Kita yakin, tak banyak juga orang yang mengkritik Prabowo jika “membersihkan” data kemiskinan itu. Sebab, kemiskinan itu harus diperangi dalam realita. Bukan dalam bayang-bayang yang hanya sekadar ingin untuk menonjolkan keberhasilan pemerintah.

Tunjukkanlah data sesungguhnya meskipun bopeng. Tak perlu makeup, skincare, dan segala macamnya agar upaya-upaya pengentasan kemiskinan betul-betul bisa dilakukan. (*)