Sikap Kami: Mimpi Herman tentang Korupsi

KALI ini, Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, rasanya sedang bermimpi. Apa mimpinya? Semua 27 kabupaten/kota di Jawa Barat bisa menjadi percontohan antikorupsi.

Herman mengutarakan “mimpinya” itu pada sosialisasi program percontohan kabupaten/kota antikorupsi di Gedung Sate, Bandung. Acara ini digelar Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) untuk mendorong sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Tentu saja, sosialisasi ini penting. Terutama di daerah bernama Jawa Barat. Harus diakui, Jawa Barat, termasuk daerah dengan tingkat korupsi yang tinggi. Pemeran utamanya sejauh ini, rerata politisi. Apratur sipil negara (ASN)? Biasanya jadi pemeran pembantu. Eksekutor lapangan.

Rasanya, tak ada di daerah lain kecuali Jawa Barat, di mana sejumlah kepala daerah kabupaten/kota, terjerat kasus korupsi demikian seringnya. Ironisnya, dua sampai tiga kabupaten/kota itu, secara berurutan semua kepala daerahnya terjerak kasus rasuah itu.

Setidaknya itu yang terjadi di Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, hingga Kabupaten Bogor. Politisi-politisi yang memenangkan kontestasi pilkada, justru berada di posisi terdepan jadi pasien KPK.

Di Cimahi dari Itoch Tochija, Atty Suharti, hingga Ajay M Priatna. Di Bandung Barat, dua bupati terpilihnya, Abu Bakar dan Aa Umbara jadi pasien KPK. Pun di Bogor, Rachmat Yasin dan Ade Yasin terjaring operasi KPK. Sekadar ilustrasi, Atty Suharti adalah istri Itoch Tochija, Ade Yasin adalah adik Rachmat Yasin.

Kabupaten/kota lain? Tak peduli kepala daerahnya laki-laki atau perempuan, banyak yang terkena kasus korupsi. Tak peduli mereka dari kalangan kaya atau biasa saja, terjerumus persoalan serupa.

Jadi, berharap kabupaten/kota di Jabar jadi percontohan antikorupsi, buat kita, seperti menggantang asap. Akan sangat berat. Seperti mimpi di siang bolong.

Tetapi, tentu, kita tak boleh berpangku tangan, membiarkan skandal korupsi terus berjangkit. Maka, sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas itu penting. Kita berharap setelah sosialisasi itu, pemerintahan kabupaten/kota akan lebih berbenah menyiapkan sistem dimaksud.

Hanya saja, dalam kasus korupsi, sistem itu hanyalah salah satu bagian. Bagian lain yang lebih berat adalah soal mentalitas aparatur, termasuk kepala daerah. Di bagian ini, harus kita akui, beberapa wilayah di Jabar telah salah memilih pemimpin. Terpilih pemimpin tamak dan serakah.

Karena sistem politik? Tidak sepenuhnya begitu. Mentalitas koruptif pangkal sesungguhnya. Kalau sistem yang selalu dipersalahkan, untuk apa jadi pemimpin jika membeli perahu, menyuap pemilih, dan mencari cara mengembalikan modal. Itu bukan pemimpin. Itu penguasa. Rata-rata penguasa adalah koruptif. (*)