Sikap Kami: PSSI Ngaco

MARC Klok itu benar. Yang ngaco di PSSI. Bagaimana bisa organisasi sepak bola nasional memaksa klub memainkan pemain nasional di level klub. Rasanya, belum ada sejarah seperti itu, setidaknya di negara maju, saat sepak bola sudah maju.

Cerita otoritarianisme dalam sepak bola, benar, pernah mencuat. Tentang Jenderal Franco di Spanyol, ‘Il Duce’ Benito Mussolini di Italia, atau di era Kim Jong Il/Kim Jong Un di Korea Utara.

Di negara yang sepak bolanya maju, jangankan ketua federasi, atau federasi, atau penyelenggara kompetisi, ketua klub pun tak punya hak mengatur siapa yang dimainkan, siapa yang tidak. Semuanya otoritas pelatih. Dia yang tahu situasi, dia yang tahu kebutuhan tim, dia yang punya strategi.

Kita paham, maksud PSSI, Erick Thohir, bahkan juga penyelenggara Piala Presiden 2024 baik. Agar pemain tim nasional tetap tak kehilangan sentuhan karena tak dimainkan klub.

Tapi, jelas itu sikap dan tindakan yang berlebihan. Tidak pada tempatnya. Bukan begitu caranya yang baik menunjukkan nasionalisme sepak bola kita. Mengatur-atur rumah tangga orang lain, betapapun anak sendiri misalnya, bukanlah tindakan yang baik.

Banyak hal yang perlu dipertimbangkan kecuali soal otoritas yang hanya milik pelatih itu. Misalnya, siapakah yang disebut pemain tim nasional itu? Bukankah pelatih-pelatih tim nasional dengan berbagai level itu, memiliki otoritas sendiri dan kerap gonta-ganti pemain juga? Artinya, tak ada patokan persis soal siapa pemain nasional.

Katakanlah misalnya pemain timnas untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang, apakah pelatih Shin Tae Yong tetap mempertahankan pemain yang diusung di putaran kedua lalu? Belum tentu juga. Bisa saja ada pergantian.

Lalu, dalam komposisi pemain klub yang dibanjiri pemain asing, ditambah lagi kewajiban memainkan pemain nasional, apakah hal semacam itu bukan potensial bertabrakan dengan strategi pelatih klub?

Pelatih Persib, Bojan Hodak, misalnya, belum akan memainkan pemain “tim nasional” Dimas Drajad karena kondisinya belum siap, lawan Borneo FC. Merujuk pada aturan PSSI itu, adakah pelanggaran karenanya? Adakah statuta yang dilanggar, baik statuta PSSI apalagi FIFA? Kalau tidak ada, bagaimana menjatuhkan sanksi atas hal tersebut?

Maka, aturan ini, sesungguhnya adalah gambaran yang rancu. Sama rancunya dengan penyelenggaraan Piala Presiden 2024. Turnamen yang diputuskan hanya sekitar 10 hari sebelum diselenggarakan. Jauh dari sikap profesionalisme.

Itu sebabnya, tak ada klub yang “ngotot” di Piala Presiden. Turnamennya dadakan. Seperti penjual tahu bulat. Tak memberi ruang bagi klub-klub untuk bersiap. Prestasi apa yang mau diraih dari penyelenggaraan turnamen seperti itu? (*)