Sikap Kami: Robin Hood Salah Jalan

MEREKA tidak pulang ke Nottingham. Mereka tetap di rumah tahanan Komisi Pembarantasan korupsi (kpk). Mereka bukan Robin Hood. Mereka antitesa Robin Hood. Robin Hood yang salah jalan.

Begitulah patutnya diperumpamakan jika mereka terbukti menilap dana bantuan sosial. Di Jakarta, berlangsung sidang kasus dugaan pencurian hak rakyat miskin. Terdakwanya Juliari Batubara. Di Bandung mulai disidang aa umbara Sutisna, Totoh Gunawan, dan Andri Wibawa.

Kasusnya serupa. Modusnya pun hampir sama. Para terduga pemainnya juga tak beda jauh. Kecuali para politisi yang menyalahgunakan kepercayaan itu, pemainnya ada juga orang-orang terdekatnya.

Sejak lama, dana bansos, dana hibah, memang rawan penyelewengan. Itulah sebabnya, pemanfaatannya pun sangat hati-hati. Tapi, betapapun hati-hatinya, buat para Robin Hood salah jalan itu selalu ada celah untuk dimanfaatkan.

Pencurian ini –sekali lagi jika terbukti di pengadilan—adalah kelakuan yang amat buruk dan brutal. Bayangkan, mereka yang memiliki harta berlimpah itu, masih tega menilap uang kecil yang harusnya menjadi hak warga yang tengah kesusahan.

Mereka ibarat Sheriff of Nottingham. Orang yang semena-mena mengambil hak rakyat kecil. Yang tak lagi punya rasa. Tak punya hati. Tak layak kembali diberi kuasa, bahkan sekadar untuk jadi komisaris di BUMN sekalipun. Mereka sudah cacat moral.

Sialnya, tindak pidana luar biasa yang dilakukan secara brutal, belum menunjukkan tanda-tanda keadilan di negeri ini. Penegak hukum masih terbelenggu oleh politik. Tengoklah misalnya, Juliari Batubara yang sekali waktu disebut-sebut berpeluang dituntut hukuman mati, atau setidaknya seumur hidup, hanya dituntut 11 tahun.

Rakyat hanya menyaksikan sandiwara-sandiwara para penegak hukum. Dari satu drama ke drama lainnya. Dari satu panggung ke panggung lainnya. Drama yang ujungnya sudah ketahuan: penonton kecewa.

Tanpa menghilangkan kecaman terhadap perilaku brutal tiada empati itu, kita patut bersyukur peristiwa-peristiwa yang terjadi memberi pelajaran berharga bagi pemerintah. Penyaluran dana bansos kini terus ditertibkan, dengan regulasi yang lebih ketat.

Sepatutnya, pemerintah mencari cara yang lebih baik. Bukan hanya sekadar menutup pintu korupsi, tapi menguncinya. Sebab, pandemi yang kita tempatkan sebagai bencana non-alam nasional ini, belum ketahuan kapan akan berakhir. Bansos akan terus bergulir. Siapa yang menjamin tak ada lagi pencuri-pencuri yang berambisi menilapnya? (*)