SMPN 2 Ngamprah Disorot DPRD KBB, Bangunan Rusak hingga Dugaan Dana BOS Bermasalah

INILAHKORAN.ID - Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), Nur Djulaeha terkejut mendengar laporan mengenai kondisi SMP Negeri 2 Ngamprah yang disebut mengalami kerusakan bangunan, keterbatasan fasilitas sanitasi hingga dugaan persoalan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Padahal, SMPN 2 Ngamprah dikenal sebagai salah satu sekolah favorit di KBB. Sekolah tersebut juga pernah meraih predikat Adiwiyata Nasional pada 2021.

Menurut Nur, kondisi tersebut tidak sesuai dengan citra SMPN 2 Ngamprah yang selama ini dikenal bersih, tertib dan terawat.

"Terus terang saya kaget mendapat informasi itu. Karena SMPN 2 Ngamprah ini salah satu sekolah favorit. Saya pernah ke sana dan kondisinya bagus, bersih, bahkan pernah mendapat penghargaan," kata Nur, Jumat (21/8/2026).

Atas informasi tersebut, Komisi IV DPRD KBB berencana melakukan pengecekan langsung ke SMPN 2 Ngamprah untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan.

Nur mengatakan, persoalan yang diterima DPRD tidak hanya menyangkut kerusakan fisik bangunan. Fasilitas MCK yang terbatas dan tidak layak serta dugaan penyimpangan pengelolaan dana BOS juga menjadi perhatian.

Termasuk adanya laporan mengenai praktik iuran kepada siswa yang seharusnya tidak diberlakukan di sekolah negeri.

"Kalau memang ada penggunaan dana BOS yang tidak sesuai, termasuk kalau benar sampai ada iuran, itu harus diperiksa Inspektorat," tegasnya.

Nur menegaskan, seluruh informasi tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh sebelum DPRD mengambil kesimpulan. Untuk persoalan keuangan sekolah, pemeriksaan teknis akan diserahkan kepada Inspektorat KBB guna memastikan pengelolaan dana BOS berjalan sesuai aturan dan prinsip akuntabilitas.

Selain persoalan dana BOS dan kerusakan bangunan, kondisi sanitasi sekolah juga menjadi sorotan Komisi IV DPRD KBB.

Nur menyebut keterbatasan fasilitas MCK bukan hanya terjadi di SMPN 2 Ngamprah, tetapi masih menjadi persoalan di sejumlah sekolah di Kabupaten Bandung Barat.

Ia mencontohkan terdapat sekolah yang memiliki sekitar 600 siswa, namun hanya tersedia empat unit MCK.

"Ada kendala lahan untuk menambah MCK, tetapi tetap harus dicarikan solusinya," ujarnya.

Nur juga meminta Dinas Pendidikan KBB lebih serius mengoptimalkan anggaran pemeliharaan sekolah. Menurutnya, kerusakan ringan harus segera ditangani agar tidak berkembang menjadi kerusakan berat yang membutuhkan biaya lebih besar.

"Jangan sampai kerusakan ringan tidak segera ditangani, kemudian menjadi rusak sedang bahkan berat. Ini harus menjadi perhatian," katanya.

Ia menegaskan, aspek keselamatan harus menjadi prioritas dalam pengelolaan sarana dan prasarana sekolah.

"Keselamatan siswa dan guru harus menjadi prioritas utama. Saya tidak mau mendengar ada bangunan sekolah yang rubuh. Ini harus menjadi perhatian," tegasnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan KBB, Edy Syafrudin mengatakan, pihaknya bakal memprioritaskan rehabilitasi tiga ruang kelas di SMPN 2 Ngamprah.

Rehabilitasi tersebut dilakukan atas arahan Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail. Dinas Pendidikan KBB juga tengah menyiapkan skema anggaran untuk merealisasikan perbaikan tersebut.

"Kami sedang menyiapkan skema anggaran, salah satu opsinya menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang masih menunggu persetujuan pimpinan," kata Edy.

Nur memastikan Komisi IV DPRD KBB akan terus mengawasi penanganan persoalan di SMPN 2 Ngamprah.

Dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2027, Komisi IV juga akan mendorong peningkatan alokasi anggaran untuk perbaikan sarana dan prasarana pendidikan di KBB.

"Bagaimanapun sekolah harus menjadi rumah kedua bagi siswa. Karena itu, sekolah harus dibuat aman dan nyaman," pungkasnya.