Soroti Tiga Bupati Bandung Barat Berurusan dengan KPK, Tokoh Ini Dukung Upaya Pencegahan Korupsi

INILAHKORAN, Ngamprah - Fenomena Bupati Bandung Barat yang kerap bersentuhan dengan Komisi Pemperantasan korupsi (KPK) menuai tanda tanya besar di sejumlah kalangan.

Bahkan, menuai keprihatinan warga Bandung Barat lantaran dua Bupati Bandung Barat dan seorang Pj Bupati Bandung Barat sebelumnya terjerat kasus korupsi.

Hal itu pun harus menjadi catatan tersendiri bagi Pj Bupati Bandung Barat Ade Zakir Hasim yang saat ini menjabat. Sebab kasus kepala daerah di Bandung Barat yang selalu bersentuhan dengan KPK harus dipangkas tuntas.

"Itu bisa kita lakukan dengan kemufakatan memberikan tampuk pemerintahan kepada orang Bandung Barat. Baik yang memiliki pengalaman di birokrasi serta kokoh mental spiritualnya,” tutur salah satu tokoh pendiri KBB, Asep Suhardi, Jumat 2 Agustus 2024.

Tak hanya itu, pada Pilkada 2024 ini jangan kemudian menjadikan orang KBB tidak bernyali. Kalah oleh sikap eksklusif elit politik dengan memberikan tampuk kepemimpinan kepada mereka yang tidak paham dan terlahir dari lemah cai KBB.

“Kita harus bangga selaku orang KBB selalu mendapat peluang memperbaiki diri menyelesaikan persoalan secara mandiri," ujarnya.

Asep juga menyoroti penilaian KPK terhadap integritas birokrasi dalam upaya pencegahan korupsi di Bandung Barat. Dimana pada 2023 KBB menduduki ranking terakhir atau peringkat 27 di Jawa Barat.

“Saya melihatnya sangat objektif dan benar adanya penilaian KPK tersebut. Karena memang tidak tampak upaya nyata dari pimpinan birokrasi di KBB dari masa ke masa untuk patuh pada ketentuan dalam menjalankan roda pemerintahan,” ujarnya.

Bahkan, lanjut Asep, cenderung semua kebijakan diarahkan memenuhi hasrat kelompok yang manipulatif didukung oleh beberapa oknum yang menjadi penyelenggara birokrasi.

“Oleh karena itu, KPK perlu hadir dalam upaya pencegahan korupsi di KBB sejak persiapan tahapan Pilkada 2024. Sebab di sana awal mula terjadi komunikasi kesepakatan para pihak untuk merekayasa kebijakan ke depan untuk di korupsi secara berjamaah,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK kembali datang ke Pemkab Bandung Barat. Lembaga antirasuah itu datang secara rombongan. Kali ini, KPK bukan ke Pemkab Bandung Barat bukan untuk melakukan penyelidikan atas sebuah kasus, melainkan untuk memberikan edukasi pencegahan korupsi.

Kehadiran KPK ke Pemkab Bandung Barat merupakan lanjutan dari program Jelajah Negeri Bangun Anti korupsi dalam rangka Sosialisasi Bus KPK Tahun 2024.

“Roadshow Bus KPK ini, untuk mengedukasi dan lebih mengenalkan serta menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada masyarakat, terutama menjelang helaran Pilkada yang akan dilaksanakan beberapa bulan ke depan dengan lebih gencar mengkampanyekan,” kata Pj Bupati Bandung Barat Ade Zakir.