Tiga Persoalan Krusil di KBB Tak Kunjung Rampung, Sekretaris Fraksi PDIP Dorong Duo Ismail Selesaikan dalam Lima Tahun
Sejumlah persoalan krusial masih jadi pekerjaan rumah yang belum mampu diselesaikan sejumlah Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat kembali disoroti anggota DPRD KBB dari Fraksi PDI Perjuangan.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Ngamprah - Sejumlah persoalan krusial masih jadi pekerjaan rumah yang belum mampu diselesaikan sejumlah Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat kembali disoroti anggota DPRD KBB dari Fraksi PDI Perjuangan.
Pasalnya, pihaknya mendorong di era kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail dan Asep Ismail persoalan krusial itu harus bisa dirampungkeun dalam kurun waktu lima tahun ke depan.
"Jadi ada tiga persoalan krusial yang harus menjadi perhatian serius pemerintah adalah penanganan sampah, kontribusi pemanfaatan sumber air bersih Cijanggel oleh Perumda Air Minum Tirta Raharja, dan Jalan Lingkar Padalarang," kata Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Iwan Ridwan Setiawan, Selasa 22 Juli 2025.
Iwan menyebut, ketiga persoalan krusial tersebut masuk dalam pandangan Fraksi PDI Perjuangan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk lima tahun ke depan.
"Kenapa kami soroti persoalan sampah, karena ini menjadi persoalan serius yang mesti menjadi prioritas pemerintahan sekarang," sebutnya.
"Tentunya mesti ada solusi ketika TPA Sarimukti kelak ditutup, pemerintah harus menyiapkan TPA sendiri," sambungnya.
Anggota Pansus RPJMD ini mendorong Pemkab Bandung Barat untuk melobi Pemprov Jabar agar kuota pembuangan sampah KBB ke TPA Sarimukti ditambah.
"Pertimbangannya, TPA Sarimukti itu berada di KBB. Masa KBB yang memiliki wilayah dan terdampak langsung kuotanya hanya 17 ritase per hari, sementara Kota Bandung Bandung 140 ritase dan Kabupaten Bandung 40 ritase," katanya.
"Harusnua kuotanya itu ditambah dan ini dikembalikan kepada kemampuan pemerintah daerah untuk melobi Pemprov Jabar," sambungnya.
Iwan menilai, banyaknya sampah di Kabupaten Bandung Barat yang tidak bisa terangkut ke TPA Sarimukti menimbulkan tanda tanya besar. "Sampahnya oleh masyarakat dibuang kemana? Ke sungai, dibakar, atau diolah," ujarnya.
Sementara itu, terkait dengan pembangunan Jalan Lingkar Padalarang - Cipatat, Iwan juga mendorong Pemkab Bandung Barat untuk mengalokasikan anggaran pembebasan lahan.
"Jalan Lingkar Padalarang-Cipatat merupakan CSR PT Belaputera Intiland pengembang perumahan Kota Baru Parahyangan. Groundbreakingnya sudah dilaksanakan pada tahun 2022. Pembangunannya dibiayai penuh PT Belaputera Intiland , sementara pembebasan lahan jadi tanggung jawab Pemda," tuturnya.
"Oleh karena itu, kami mendorong agar Pemda mengalokasikan anggaran pembebasan lahan. Bagaimana pun juga dampak dari jalan lingkar ini akan mengurai kemacetan jalur Padalarang Cianjur," tambahnya.
Persoalan krusial lainnya, sambung Iwan, terkait pemanfaatan sumber air Cijanggel oleh Perumda Air Minum Tirta Raharja milik Pemkab Bandung. Sebab, hingga kini belum pernah ada konstribusi dari penggunaan air Cijanggel tersebut
"Kamis optimistis dibawah kepemimpinan dan keseriusan Pak Jeje dan Pak Asep Ismail masalah ini akan tuntas dan menjadi point penting dari sisi apapun," tandasnya.***
Editor : JakaPermana


