Ini Respon Wamendikdasmen Soal Permintaan Gubernur Dedi Mulyadi yang Ingin Guru Tidak Lagi Beri PR ke Siswa

INILAHKORAN, Bandung - Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat turut menyoroti permintaan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang ingin guru tidak lagi memberikan Pekerjaan Rumah atau PR kepada Siswa.

Atip mengatakan, ihwal penghapusan PR sejatinya merupakan ranah pendidik, bukan sepenuhnya keputusan pemerintah daerah.

Menurut Atip, pemerintah daerah memang memiliki ruang untuk menyusun kebijakan pendidikan, tetapi harus tetap berpijak pada regulasi yang berlaku dan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. 

Hal ini menjadi penting kata dia, mengingat pendidikan dasar dan menengah berada dalam kerangka kebijakan nasional yang telah diatur dalam undang-undang.

“Terkait kebijakan penghapusan Pekerjaan Rumah (PR) oleh Gubernur Jawa Barat, itu sebenarnya merupakan bagian dari kewenangan pendidik. Pemerintah daerah memang bisa membuat kebijakan di bidang pendidikan, namun tetap harus mengacu pada peraturan yang berlaku,” ujar Atip saat ditemui di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Senin 9 Juni 2025.

Dia menambahkan, kebijakan semacam ini juga harus dikomunikasikan dengan pemerintah pusat, karena menyangkut jenjang pendidikan yang menjadi tanggung jawab bersama antara pusat dan daerah.

Lebih lanjut, Atip menjelaskan bahwa keberadaan PR bukanlah hal yang bisa diputuskan secara seragam dari atas.

Dia menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks masing-masing sekolah, kebutuhan belajar Siswa dan gaya mengajar guru.

“Soal perlu atau tidaknya PR, itu sebenarnya sangat tergantung pada kondisi masing-masing satuan pendidikan. Karena proses belajar di tiap sekolah bisa berbeda, maka guru sebagai pendidik yang paling memahami kebutuhan siswanya,” tandasnya.