SPPG Bogor Diminta Perkuat Tata Kelola

SPPG Bogor Diminta Perkuat Tata Kelola
TINJAU SPPG: Wali Kota Bogor Dedie A Rachim meminta seluruh SPPG memperkuat tata kelola dan melengkapi berbagai persyaratan pendukung pelaksanaan program MBG.(INILAH/RIZKI MAULUDI)

INILAH, Bogor - Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar soal makanan yang sampai ke tangan penerima manfaat. Di balik setiap porsi, ada tata kelola, kebersihan, keamanan, hingga lingkungan pengolahan yang perlu dipastikan berjalan dengan baik.

Hal itu menjadi perhatian Wali Kota Bogor Dedie A Rachim. Dia meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Bogor memperkuat manajemen dan segera melengkapi berbagai persyaratan pendukung pelaksanaan program MBG.

“Pembenahan SPPG diperlukan untuk memastikan makanan yang diterima penerima manfaat memenuhi aspek kualitas, kebersihan, serta keamanan,” ungkap Dedie di kawasan Rancamaya, Kecamatan Bogor Selatan, Rabu (23/9) pagi.

Menurut Dedie, pelayanan SPPG tidak cukup hanya berorientasi pada penyediaan makanan bergizi. Proses penyajian hingga kondisi lingkungan tempat pengolahan makanan juga menjadi bagian yang harus diperhatikan.

Ia mendorong manajemen SPPG diperbaiki, terutama dari sisi layanan. Kepuasan penerima manfaat, kata dia, perlu menjadi salah satu ukuran dalam melihat kualitas pelayanan.

Kebersihan, penyajian, variasi menu, dan kualitas makanan secara keseluruhan menjadi sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian pengelola. Pada saat yang sama, SPPG yang belum memenuhi seluruh persyaratan diminta segera melakukan pembenahan.

Dedie secara khusus menyoroti kelengkapan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada SPPG.

“Sekali lagi saya minta semua SPPG di Kota Bogor yang belum secara lengkap memenuhi syarat-syarat seperti SLHS, termasuk juga IPAL skala SPPG, diselesaikan,” tegasnya.

Bagi Dedie, kelengkapan tersebut bukan sekadar persyaratan administratif. Tata kelola yang tertib menjadi bagian penting untuk menjaga kualitas pelayanan sekaligus mengurangi risiko dalam pelaksanaan MBG.

Harapan itu semakin penting di tengah kekhawatiran masyarakat mengenai kemungkinan terjadinya keracunan makanan dalam pelaksanaan program MBG. Kekhawatiran lain muncul ketika makanan yang disajikan dinilai tidak sesuai dengan harapan penerima manfaat, terutama anak-anak.

Karena itu, Pemkot Bogor mendorong seluruh kekurangan yang masih terdapat pada SPPG segera diselesaikan. Pembenahan tersebut diharapkan membuat pelaksanaan MBG berjalan dengan standar pelayanan yang lebih baik.

“Harapan masyarakat dari SPPG yang manajemennya baik, tata kelolanya yang baik, tentu layanannya pun baik dan tidak mengurangi risiko-risiko,” pungkas Dedie. (rizki mauludi/gin)


Editor : Inilahkoran