Tahun 2025, DPRD Kota Cimahi Targetkan 22 Raperda untuk Disahkan

INILAHKORAN, Cimahi - DPRD Kota Cimahi menargetkan sebanyak  22 rancangan peraturan daerah atau Raperda bisa disahkan pada tahun 2025.

Ketua DPRD Kota Cimahi, Wahyu Widyatmoko mengatakan, pihaknya sudah mengatur rencana kerja DPRD Kota Cimahi untuk tahun 2025.

"Target kita 22 Raperda sepanjang 2025 bisa tercapai dan jadwalnya sudah ada dalam rapat tertutup," kata Wahyu, Jumat 3 Januari 2024.

Selain itu, Wahyu mengaku, dirinya sudah mengintruksikan bagian Perda agar melakukan pengecekan peraturan daerah yang belum selesai sebelum membahas Raperda tahun 2025.

"Di tahun 2024, tidak adak pekerjaan rumah yang belum diselesaikan karena pada November dan Desember kami sudah koordinasikan dalam rapat dengan seluruh alat kelengkapan dewan atau AKD. Termasuk, Raperda tahun 2025," jelasnya.

Meski begitu, Wahyu tak memungkiri adanya pengaruh pada masa transisi di mana pihaknya harus segera menetapkan program kerja maupun janji politik Wali dan Wakil Wali Kota terpilih.

"Nanti janji strategis atau janji politiknya itu akan kita masukkan ke Perda RPJMD Kota Cimahi. Itu menjadi dasar kita melakukan program kerja yang ada di pemerintah kota," ucapnya.

Oleh karena itu, sambung Wahyu, kemungkinan besar pembahasan anggaran perubahan 2025 bakal pihaknya percepat. Apabila biasanya dibahas pada September atau Oktober, pembahasan anggaran perubahan direncakan dibahas pada bulan Juni atau Juli 2025.

"Jadi biar bisa mengakomodir RPPJMD yang tercantum pada janji politik Wali dan Wakil Wali Kota Cimahi terpiih," imbuhnya.

Wahyu mengaku, dirinya bersama pimpinan DPRD Kota Cimahi yang lain secara khusus berencana melakukan koordinasi secara langsung dengan Wali dan Wakil Wali Kota Cimahi terpilih (Ngatiyana-Adhitia Yudhistira) namun belum memastikan jadwalnya.

"Tapi saya juga pernah mendengar bahwa pak Pj Wali Kota Cimahi sudah bertemu dengan Wali dan Wakil Wali Kota Cimahi terpilih. Bisa jadi itu sebagai upaya koordinasi untuk menyelaraskan program yang saat ini sedang berjalan," ujarnya.

"Juga diselaraskan dengan anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBD 2025. Bisa enggak selaras dengan janji politik yang dimasukan dalam RPJMD itu," imbuhnya.

Wahyu mengaku optimistis semua yang direncanakan bisa direalisasikan lantaran sudah menjadi tuntutan kerja pihaknya. "Semua Perda RPJMD yang memuat janji politik harus kita selesaikan karena itu menjadi sebuah aturan yang harus kita lakukan,"tandasnya. ***