Tak Cuma Tuntaskan Wajib Belajar Sembilan Tahun, Dinsos Cimahi: Lulusan SR bisa Melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi 

INILAHKORAN, Cimahi - Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cimahi mengklaim program Sekolah Rakyat (SR) bakal memperluas akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.

Tak cuma menuntaskan program Wajib Belajar, Sekolah Rakyat juga membuka jalan bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi.

"Program Sekolah Rakyat di Kota Cimahi saat ini telah berjalan di dua lokasi, yaitu Kopinci (SMP dan SMA) serta Abiyoso (SMP). Masing-masing sekolah menampung 100 siswa untuk SMP dan 50 siswa untuk SMA," kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cimahi, Ahmad Saefullah, Rabu 20 Agustus 2025.

Ahmad menuturkan, program ini merupakan inisiatif crash program yang sepenuhnya dibiayai negara melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). 

"Siswa yang lulus dari SR memiliki kebebasan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi atau memasuki dunia kerja, dengan fasilitasi penuh dari pemerintah,” tuturnya.

Bahkan, sebut Ahmad, sejumlah lulusan SR tercatat berhasil menembus jurusan kedokteran di perguruan tinggi ternama, seperti Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Padjadjaran (Unpad). 

"Ini menjadi bukti nyata bahwa program tersebut mampu melahirkan generasi berprestasi dari kalangan prasejahtera," sebutnya.

Kendati masih berstatus rintisan, pihaknya memastikan pelaksanaan program SR berjalan sesuai rencana dan mendapatkan dukungan langsung dari Presiden. 

Menurutnya, kurikulum yang digunakan setara dengan sekolah umum, dengan tambahan fasilitas asrama yang menjadi pembeda. 

"Biaya pendidikan, termasuk fasilitas asrama, sepenuhnya ditanggung oleh negara," imbuhnya.

“Data siswa tercatat dan dipantau secara ketat oleh pemerintah untuk memastikan keberlanjutan program,” tegasnya.

Ahmad menyebut, antusiasme masyarakat terhadap SR terbilang tinggi. Meski di awal banyak warga yang ragu untuk mendaftarkan anak-anaknya untuk mengikuti Sekolah Rakyat.

"Tapi kini justru banyak warga yang mengajukan aspirasi melalui DPRD agar anak-anak mereka bisa bergabung. Walau, kuota penerimaan tetap terbatas hanya 100 siswa per lokasi," tandasnya. ***