Tak Lagi Hanya Fokus Sekolah Negeri, Pemkot Bandung Dorong Bantuan Pendidikan

INILAHKORAN, Bandung - Pemkot Bandung mendorong pemerataan bantuan pendidikan bagi seluruh peserta didik, termasuk siswa dari keluarga kurang mampu yang bersekolah di institusi swasta.

Wakil Wali Kota Bandung Erwin menyatakan, kebijakan bantuan pendidikan ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap hak pendidikan bagi seluruh warga, tanpa terkecuali.

“SD dan SMP negeri di Bandung sudah gratis semuanya. Tapi saya minta agar RMP yang jumlahnya sekitar 13.500 itu diberikan juga ke siswa yang sekolah di swasta. Jangan hanya negeri (yang diberikan bantuan pendidikan),” kata Erwin, Kamis 17 Juli 2025.

Ia menjelaskan, kebijakan ini sejalan dengan putusan MK yang menegaskan pentingnya pemerataan hak atas pendidikan. Pihaknya berencana menggunakan skema pembiayaan dari APBD, serta mendorong keterlibatan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR).

Menurut Erwin, banyak siswa yang tidak tercatat dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) namun tetap hidup dalam keterbatasan. Untuk itu, pihaknya menerapkan sistem verifikasi berlapis agar bantuan bisa tepat sasaran.

“Kalau sudah masuk DTKS, itu otomatis dapat bantuan. Tapi yang tidak masuk DTKS tapi hidupnya susah, juga harus dibantu. Ini penting,” ucapnya.

Ia menyebut, proses verifikasi akan melibatkan perangkat kewilayahan. Mulai dari RT/RW hingga kelurahan, sebelum diajukan ke Dinas Sosial untuk ditindaklanjuti.

“Konsepnya seperti dulu, ada pengantar dari RT/RW, diverifikasi di kelurahan, lalu masuk ke Dinsos. Dengan cara ini, kita pastikan anak-anak yang memang membutuhkan, tidak tertinggal,” ujar dia.