Tak Respons Lapor Kang Hengky 1x24 Jam, Hengky Bakal Potong Tukin

Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan saat ini tengah berupaya untuk menghemat belanja birokrasi salah satunya dengan melakukan pemotongan tunjangan kinerja (Tukin) bagi para ASN yang tidak memberikan pelayanan terbaiknya bagi masyarakat.

Tak Respons Lapor Kang Hengky 1x24 Jam, Hengky Bakal Potong Tukin
INILAHKORAN, Ngamprah - Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan saat ini tengah berupaya untuk menghemat belanja birokrasi salah satunya dengan melakukan pemotongan tunjangan kinerja (Tukin) bagi para ASN yang tidak memberikan pelayanan terbaiknya bagi masyarakat.
Tak hanya itu, pemotongan tukin juga berlaku bagi ASN KBB yang tidak disiplin dalam hal kehadiran atau absensi.
"Itung-itung kita menghemat belanja birokrasi dan kita bisa berikan ke masyarakat secara langsung," katanya, Kamis 5 Januari 2023.
Ia menjelaskan, tukin tersebut kembali ke kas Pemda Bandung Barat dan bagi yang tidak disiplin otomatis ada pemotongan tukin.
"Jadi tidak ada istilahnya ada Kepala OPD-nya membackup memberikan tugas dan seolah-olah ada tugas," jelasnya.
Ia menyebut, hal ini juga berlaku dalam penerapan aplikasi Lapor Kang Hengky di mana jika operator tidak merespon dalam kurun waktu 1x24 jam, maka akan dipotong tukin 5 persen.
"Kalau dalam 2x24 jam tidak ada respons, maka potongan tukin akan naik dua kali lipat, yakni 20 persen dan seterusnya. Hal itu dilakukan agar OPD kita termotivasi," bebernya.
Oleh karenanya, sambung dia, dirinya meminta Diskominfotik harus menggunakan kanal milik Pemda KBB, kendati memang sudah ada standard operasional prosedur (SOP).
"Misalnya aduan dikirim dulu, nanti baru dijawab tiga hari kemudian. Boleh itu dilakukan, tapi saya pengennya ada kanal sendiri dan pengennya langsung," terangnya.
Ia berharap, pada akhir Januari 2023 Diskominfotik bisa segera menyiapkan semuanya dan memastikan tidak ada kendala.
"Sebenarnya aplikasinya sudah ada. Namun, kita pastikan dulu infrastrukturnya sudah siap semua agar dalam prosesnya bisa berjalan lancar," ujarnya.
Setelah itu, jelas dia, pihaknya mempersilahkan masyarakat untuk melakukan pengaduan jika ada persoalan birokrasi atau apapun.
"Kita lihat OPD mana saja yang memberikan respons. Kalau tidak ada, kita potong tukinnya dan jangan sampai mau jabatan tapi gak mau kerja. Kan nanti bakal ada pelantikan," terangnya.
Ia menyebut, ASN KBB harus tahu apa yang dilakukan karena terkadang mereka mampir ke ruangan, namun entah ASN atau TKK yang jelas seperti bingung mau mengerjakan apa.
"Saya sampai ngelus dada. Makanya, OPD harus punya target kerja seperti apa dan apa yang harus dilakukan hari ini," pungkasnya.*** (agus satia negara)


Editor : Ahmad Sayuti