Tekan Belanja Pegawai, Pemprov Jabar Terapkan Negative Growth pada 2027

INILAHKORAN.ID - Pemprov Jabar bakal menerapkan kebijakan negative growth, dalam pengelolaan belanja pegawai pada 2027 nanti. 

Kebijakan tersebut ditempuh untuk menekan belanja pegawai, sekaligus menjaga ruang fiskal agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan, melalui kebijakan tersebut jumlah pegawai yang memasuki masa pensiun akan lebih besar dibandingkan dengan pegawai yang direkrut. Dengan demikian, proporsi belanja pegawai dapat dipertahankan di bawah batas maksimal 30 persen.

Menurut Herman, dalam RAPBD Jabar 2027, belanja pegawai direncanakan sebesar 25,45 persen. Angka itu relatif lebih rendah dibandingkan dengan kondisi rata-rata pemerintah daerah yang masih memiliki porsi belanja pegawai di atas 30 persen.

"Kita bukan lagi menerapkan zero growth, melainkan negative growth. Artinya, jumlah pegawai yang pensiun nantinya akan lebih besar dibandingkan dengan jumlah pegawai yang direkrut," kata Herman usai Rapat Paripurna di DPRD Jabar, Senin (2/11/2026).

Dia menegaskan, pengendalian belanja pegawai menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan APBD memiliki ruang yang cukup bagi pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.

Di sisi lain, Pemprov Jabar juga menargetkan kemandirian fiskal meningkat menjadi 64 persen pada 2027. Target tersebut ditopang rencana pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp19,02 triliun, naik dari tingkat kemandirian fiskal sebelumnya yang berada di kisaran 63 persen.

Herman menilai, capaian tersebut menunjukkan kemampuan fiskal Jabar yang relatif kuat dibandingkan dengan banyak daerah lain. Sebab, tingkat kemandirian fiskal mayoritas provinsi maupun kabupaten/kota masih berada di kisaran 30 persen.

"Hanya beberapa provinsi dan kabupaten/kota yang berada di atas 50 persen, salah satunya Jawa Barat," ujarnya.

Kondisi tersebut, lanjut Herman, turut tercermin dari Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Jabar yang mencapai 87,5 persen.

Dalam RAPBD 2027, Pemprov Jabar juga memastikan sejumlah sektor pelayanan dasar tetap mendapatkan porsi anggaran yang signifikan. Alokasi pendidikan direncanakan mencapai 34,42 persen, kesehatan 9,47 persen, serta infrastruktur sebesar 29,49 persen.

Herman memastikan, alokasi tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus upaya menuntaskan urusan yang menjadi kewenangan provinsi.

Terkait alokasi kesehatan yang belum mencapai 10 persen, Herman menyebut besaran anggaran tersebut telah diperhitungkan dengan kemampuan fiskal daerah. Meski demikian, Pemprov Jabar tetap akan mencermati perkembangan kebutuhan anggaran, terutama untuk memastikan layanan dasar masyarakat terpenuhi.

"Saya kira proporsi tersebut merupakan angka yang bisa kita antisipasi. Tentu nanti kita lihat perkembangannya. Yang jelas, untuk layanan-layanan dasar, kami memberikan perhatian serius," tuturnya.

Selain mempertahankan anggaran sektor strategis, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi juga membuka ruang bagi pemerintah provinsi untuk membantu pembiayaan pembangunan di tingkat kabupaten/kota hingga desa dan kelurahan.

Menurut Herman, langkah tersebut mencerminkan peran Pemprov Jabar dalam mengayomi seluruh tingkatan pemerintahan daerah.

Dia menegaskan, APBD tidak semata-mata menjadi instrumen belanja pemerintah, tetapi juga stimulator pertumbuhan ekonomi. Karena itu, efektivitas penggunaan anggaran menjadi faktor penting agar belanja pemerintah memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

"Meskipun government spending tidak lebih dari 10 persen, jangan lupa bahwa APBD berperan sebagai stimulator pertumbuhan ekonomi. Dengan porsi tersebut, APBD tetap sangat strategis apabila dibelanjakan secara tepat," kata Herman.

Dia berharap, komposisi RAPBD Jabar 2027 dapat menjaga keseimbangan antara kesehatan fiskal, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pelayanan publik demi mewujudkan Jabar istimewa.