Teken MoU Bersama Polda Jabar dan Metro Jaya, Gubernur Dedi Mulyadi Ingin Seluruh Wilayah Aman

INILAHKORAN, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama kabupaten/kota, serta Polda Jabar dan Polda Metro Jaya sepakat bekerjasama untuk meningkatkan keamanan di seluruh wilayah.

Dalam pertemuan bertajuk rapat koordinasi dan penandatanganan nota kesepakatan (MoU), serta komitmen bersama tentang sinergi bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung percepatan pembangunan daerah Jabar di Gedung Negara Pakuan, Kota Bandung, Jumat 16 Mei 2025, ada beberapa poin telah disepakati.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menuturkan, pihaknya ingin seluruh wilayah aman. Maka dari itu, Polda Metro Jaya turut dilibatkan, karena menaungi Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kota Depok. Poin yang disepakati antaranya peningkatan keamanan.

"Mendorong iklim investasi untuk tumbuh kondusif dan kemudian melahirkan banyak tenaga kerja dan didalamnya ada upaya yang dilakukan, memperkuat basic keamanan tiap kawasan dan zona industri dan menumbuhkan iklim ekonomi yang kondusif, melindungi UMKM. Ada ketentraman di pasar dan berbagai tempat lainnya," ujar Dedi.

Selain itu, Pemprov Jabar juga mendorong anak-anak di Jawa Barat untuk tertib dan disiplin dalam berlalulintas, dengan keterlibatan Polda Jabar dan Polda Metro Jaya.

"Di bawah umur tidak boleh menggunakan kendaraan bermotor, kecuali jaraknya yang tidak bisa ditempuh dengan berjalan kaki," ucapnya.

Selanjutnya kata Dedi, pihaknya juga ingin kepolisian membantu menanggulangi kenakalan remaja di Jawa Barat.

"Kemudian pembersihan berbagai problem yang bisa merusak remaja. Narkoba, obat terlarang, minuman oplosan yang tersebar dimana-mana dan pengetatan pengawasan anak sekolah," kata dia.

Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan, pihaknya akan memastikan sejumlah poin tersebut terealisasi. Baik soal premanisme, maupun investasi.

Bahkan Polda Jabar kata dia, juga telah melakukan patroli bersama TNI dan Satpol PP serta membangun pos keamanan di kawasan industri.

"Sudah banyak yang kita tangani. Kita operasi pekat selama 10 hari, kita maksimal 177 tersangka. Tidak ada tempat premanisme di Jawa Barat," tegasnya.

Tidak hanya di kawasan industri, dia juga memastikan di kawasan pemukiman, pasar juga harus bebas dari premanisme.

Sementara Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menambahkan, pihaknya akan mengidentifikasi terlebih dahulu mana preman dan ormas.

Preman kata dia, yang merugikan masyarakat harus dihukum. Terlebih bila sudah mengganggu investasi.

"Kalau mengganggu, melanggar hukum, ya kita tindak," tandasnya.***