TPS Liar Problem Klasik di Jabar: Peran Daerah Masih Lemah

Oleh : Yuliantono

Di tengah keterbatasan kapasitas pengelolaan sampah yang semakin kritis, Pemprov Jabar meminta pemerintah kabupaten/kota tidak terus bergantung pada intervensi provinsi dalam menangani persoalan tersebut.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Barat, Ai Saadiyah Dwidaningsih menegaskan, penanganan TPS liar seharusnya menjadi tanggung jawab utama pemerintah daerah setempat.

Pemprov Jabar, kata dia, selama ini telah berkali-kali turun tangan membantu penanganan sampah di sejumlah wilayah, namun perbaikan di tingkat daerah dinilai belum optimal.

“Kita sih masih tetap mendorong teman-teman kabupaten/ kota untuk menindaklanjuti dulu lah ya,” kata Ai, Minggu (19/7).

Menurutnya, keterlibatan Pemprov Jabar dalam penanganan TPS liar akan disesuaikan dengan arahan pimpinan daerah.

Namun langkah awal tetap harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, sebagai pihak yang memiliki kewenangan langsung di wilayah masing- masing.

“Nanti kalau perlu provinsi turun nanti kami menunggu arahan dari pimpinan Pak Gubernur, Pak Sekda,” ujarnya.

Ai menilai, sudah saatnya pemerintah kabupaten/kota mengambil peran lebih besar dalam menyelesaikan persoalan sampah, termasuk menindak keberadaan TPS liar yang masih bermunculan di berbagai lokasi.

“Artinya coba di temanteman kabupaten/kota untuk menindaklanjuti terlebih dahulu lah. Jangan selalu provinsi turun. Karena selama ini provinsi sudah banyak banget bantu, di mana-mana sampah kita diangkut tapi kemudian tidak ada perbaikan dari sisi merekanya,” katanya.

Ia mengingatkan, kapasitas pengelolaan sampah yang dimiliki Pemprov Jabar saat ini juga menghadapi tekanan berat.

Karena itu, seluruh daerah harus ikut bertanggung jawab memperkuat sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir.

“Jadi mohon teman-teman kabupaten/kota juga ikut memikirkan karena yang dikelola oleh provinsi juga kan istilahnya kapasitasnya saat ini sedang kritis,” tegasnya.

Selain mendorong pemerintah daerah, DLH Jabar juga mengajak masyarakat untuk menghentikan kebiasaan membuang sampah di lokasi ilegal yang berpotensi memicu pencemaran lingkungan, banjir, hingga munculnya titik-titik TPS liar baru.

“Jadi kami mengimbau dan berharap teman-teman kabupaten/kota untuk bisa menindaklanjuti dan tentunya mengimbau masyarakat agar tidak membuang sampah di tempat ilegal atau TPS liar,” ucapnya.

Ai menekankan, solusi paling efektif adalah mengurangi timbulan sampah sejak dari sumbernya melalui pengolahan sampah berbasis rumah tangga dan lingkungan terkecil.

“Utamakan pengolahan sampah di rumah, RT/RW,” katanya.

Legoknangka Sementara itu, Pemprov Jabar mempercepat dua agenda strategis pengelolaan sampah, yakni penguatan operasional Tempat Pembuangan dan Pengolahan Akhir Sampah (TPPAS) Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat, serta percepatan pembangunan TPPAS Regional Legoknangka di Kabupaten Bandung.

Ai mengatakan, untuk proyek TPPAS Regional Legoknangka, persiapan menuju tahap groundbreaking semakin matang setelah koordinasi intensif dilakukan bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Kalau yang Legoknangka, Insyaa Allah dalam waktu dekat ini, kami sudah koordinasi intensif dengan Kementerian ESDM, kita akan siap untuk groundbreaking,” ungkap Ai.

Ia menilai, momentum tersebut penting untuk memastikan proyek yang telah lama direncanakan itu benarbenar terealisasi dan menjadi solusi jangka panjang persoalan sampah di kawasan Bandung Raya.

Ai menjelaskan, koordinasi juga dilakukan bersama PLN dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan guna memastikan kesiapan transmisi listrik.

Di sisi lain, proses pemenuhan Ia menambahkan, komitmen pemerintah pusat terhadap proyek Legoknangka masih kuat. Maka dari itu, pihaknya berharap pemerintah kabupaten dan kota tetap konsisten mengirimkan sampah ke fasilitas regional tersebut ketika mulai beroperasi.

Sementara mengenai Sarimukti, Ai mengaku proses kerja sama pengelolaan dengan pihak ketiga kini tengah berjalan. Di saat yang sama, pemerintah juga menyiapkan proyek pengolahan sampah berbasis pirolisis yang merupakan bagian dari program nasional.

“Sudah disampaikan ya, bahwa ada nanti kita bekerja sama dengan pihak ketiga dan juga ada proyek, Instruksi Presiden juga kan di sana dengan TNI, pirolisis itu, Insyaa Allah dalam waktu dekat MoUnya akan segera ditandatangani dengan Pak Gubernur,” ujarnya. (bsf )